Ketika Politik berbicara...?

Pemberian gelar Raja Batak bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai warga Batak merupakan bentuk pelecehan yang dilakukan TB Silalahi terhadap suku Batak. Tak hanya itu, TB Silalahi juga dituding sebagai antek SBY yang jadi biang kerok lantaran ingin menjual Batak kepada elit kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadinya.
Hal itu disampaikan Frans Pangaribuan, koordinator gerakan Aliansi Batak Seluruh Indonesia (ABSI), yang mengecam keras pemberian gelar kehormatan tersebut. Apalagi, menurut ABSI, SBY tak punya secuil jasa pun terhadap warga Batak.

"Pemberian gelar ini sungguh tidak pantas. SBY bukan orang Batak. Dia juga tidak punya jasa apapun bagi warga Batak. Ini hanya sebuah politisasi etnis Batak yang dilakukan antek-antek SBY macam TB Silalahi itu," ujarnya pada Tribunnews.com di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (16/1/2011).

Selain karena SBY bukan orang Batak dan tidak punya jasa apapun bagi Batak, mereka juga punya satu alasan kuat lainnya yang menolak SBY diberi gelar kehormatan tersebut. Menurut Frans, alasan itu tak lain adalah orang batak benci Presiden tukang bohong.

"SBY tidak pantas menerima satupun gelar yang berasal dari masyarakat suku Batak manapun. Orang Batak benci Presiden pembohong. Apalagi jelas, kebohongan SBY bahkan diakui para pemimpin agama. Masa iya tokoh agama bohong menuduh SBY tukang bohong. Jika sudah tokoh agama bilang SBY tukang bohong, berarti itu sudah parah," ujarnya.
sumber :  http://medan.tribunnews.com/read/artikel/11821/sby-tak-punya-jasa-apapun-terhadap-orang-batak


Pakar psikologi politik UI Hamdi Muluk menilai upaya defensif pihak Istana terhadap tudingan kebohongan oleh para pemuka agama dinilai sebagai bentuk kebohongan lanjutan.

Dengan menolak dianggap bohong, Hamdi menilai Istana justru menciptakan kebohongan baru yang berulang-ulang. "Sikap ngeles (membantah-red) pemerintah ini kan bisa seperti pepatah kebohongan yang berulang-ulang itu bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu bisa terjadi," tandas Hamdi kepada INILAH.COM seusai diskusi Polemik Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Selatan, Sabtu (15/1/2011).

Namun, lanjut Hamdi, kebohongan yang dibuat ada batasnya. Tidak bisa membohongi rakyat seterusnya. "Kan tidak bisa membohongi semua orang sepanjang waktu. SBY misalnya memproduksi kebenaran dari sebuah kebohongan," tukasnya.

Menurut Hamdi rakyat saat ini sudah melek politik, dan sulit dibohongi lagi. "Mereka selalu membuat perbandingan, melihat dengan kenyataan, mencoba menalar apa betul apa yang dikatakan. Kalau itu terus-terusan over dosisnya bisa tinggi. Masyarakat akan muak," tandasnya.

sumber : http://nasional.inilah.com/read/detail/1146522/psikolog-pemerintah-berbohong-agar-dianggap-benar

Dalam editorial di beberapa surat kabar nasional, disampaikan sembilan pemuka agama menyatakan kritik keras terhadap pemerintah. Presiden SBY dianggap gagal mengemban amanah rakyat. Pemerintah dinilai melakukan kebohongan publik. Hal ini mendapat tanggapan dari pemerintah.

"Terkait editorial di salah satu media kita, hanya disebutkan di sini bahwa sudah terlalu banyak kebohongan yang dilakukan pemerintah kepada rakyat. Sudah beberapa kali kebohongan itu, lalu diajak umat untuk memerangi kebohongan yang dilakukan SBY," kata  Menkopolhukam Djoko Suyanto dalam keterangan pers usai rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/1/2011).

Dia menambahkan, ketika pemerintah melaksanakan mandat dengan sungguh-sungguh dan belum mencapai keinginan bersama, maka bisa dimaklumi. Namun ketika di editorial surat kabar disebutkan bahwa seluruh lembaga negara yang ada telah melakukan kebohongan, maka hal itu dinilai menyangkut integritas, kredibilitas dan kehormatan seseorang.

"Ada 10 capaian dan ada juga yang belum berhasil. Kalau itu yang disampaikan kita setuju, atau sepakat. Tapi kalau pemerintah berbohong, saya kira ini terlalu jauh," imbuh Djoko.

Menurutnya, ada yang perlu diluruskan terkait dengan integritas. Dalam Rapat Kerja Awal Tahun membahas Pelaksanaan Program Pembangunan 2011, Senin (10/1) pagi, di Jakarta Convention Center (JCC), SBY menyampaikan ada 10 capaian utama dan 10 tantangan Indonesia di tahun 2010. Djoko menambahkan, apa yang disampaikan SBY tidaklah bohong.

"Apa yang harus disampaikan pada tanggal 10 Januari tidak ada yang bohong, karena didukung oleh data dan didukung oleh menteri-menteri terkait. Jadi apabila tidak sama pendapatnya dan memiliki data lain, tidak boleh pejabat tersebut dikatakan berbohong," tuturnya.

Bila ada yang ingin mendapat penjelasan, imbuh Djoko, pemerintah atau menteri terkait tentu akan memberikan argumen. Dia mempersilakan, bagi mereka yang memiliki data berbeda bisa mendatangi menteri terkait dan berargumen di sana.

"Bahwa pemerintahan berbohong saya kira ini perlu diluruskan. Saya kira ini memuat pemerintah berbohong, pemerintah tidak pernah berbohong," tambah Djoko.

Pelurusan soal berbohong ini menurutnya penting lantaran menyangkut kredibilitas seseorang. Sebab apa yang disampaikan membawa nama presiden hingga camat.

"Kalau pun ada perbedaan pendapat, ruang untuk kita berdiskusi selalu diberikan, jadi jangan menuduh seperti itu," tutup Djoko.

Di beberapa surat kabar nasional hari ini, redaksi menulis editorial tentang kritik tokoh agama atas kebohongan publik. Koran Media Indonesia misalnya menulis tajuk berjudul "Kritik Keras Tokoh Agama" dan koran Kompas berjudul "Kritik atas Kebohongan Publik."

Hal itu berangkat dari 9 pemuka agama yakni Syafii Maarif, Andreas A Yewangoe, Biksu Pannyavaro, Salahuddin Wahid, I nyoman Udayana Sangging, Franz Magnis-Suseno dan Romo Benny Susetyo menganggap pemerintahan Presiden SBY gagal mengemban amanah rakyat.

Kebohongan-kebohongan publik menjadi keresahan para tokoh agama tersebut. Para pemuka agama tersebut lantas mengajak umat mereka untuk memerangi kebohongan yang dilakukan pemerintah.
sumber  : http://www.detiknews.com/read/2011/01/12/180735/1545210/10/menkopolhukam-pemerintah-tidak-berbohong


Saya tidak mengerti apa yang salah dan siapa yang salah di Negara ini...?
Siapa Yang Patut di perjuangkan kebenaran nya dan siapa yang memperjuangan Kebohongan nya..?
mungkin inilah gambaran kerakusan kekuasaan dan ingin melebarkan sayap kekuasaan suatu partai maka terjadi Pembohongan terhadap Publik atau mungkin menjaga eksistensi suatu Partai di Negara ini maka hal itu terjadi..

Kalian kemana kan Sumpah Jabatan...???

Ungkapan Hati seorang Pemimpi.

kenangan indah itu akan terukir selalu di sana.
tempat kita dulu bersama dgn sejuta mimpi keindahan nya,,
tempat kita dulu yang sekarang telah menjadi kenangan bagi ku.
saat tersulit ku meninggalkan kalian,,
saat dimana persatuan dibutuhkan,, aku menghindar..
sungguh teman naluri ku berkata mundur sekarang atau ...?
tetap berharap teman,, matahari pagi itu akan datang pada kalian semua..
dan tetap teguhkan semangat kalian untuk apa yang kalian impikan selama ini..
maaf kan aku teman,, langkah ku berhenti sebelum matahari pagi itu terbit dan menyinari kita..
maaf kan aku teman,,aku bukan teman yang baik buat kalian.
maaf kan aku jika aku ada salah pada kalian semua.
dan aku berjanji pada kalian akan ku cari matahari ku di suasana lain..
Terima kasih kalian menjadi teman terbaik ku selama ini.
Doa ku selalu menyertai kalian dan seluruh perjalanan karir kalian.


                                                                                                                                   Salam Damai




                                                                                                                                 Putra Batak Toba




















Tulisan ku ini ku perbuat buat kepada Teman-Teman ku BPPM Primordia.

Negara kita ( Indonesia Raya ).

Kemiskinan Di Tahun 2010 Capai 64 Juta Orang, Program Transmigrasi Harus Ditingkatkan

Senin, 29 Nov 2010 08:11 WIB

DEPOK, RIMANEWS-Indonesia berpotensi menambah jumlah orang miskin. Hingga saat ini, ada 31 juta penduduk yang hidup di garis kemiskinan, dan mungkin, dua dari 10 penduduk rentan menjadi miskin karena adanya bencana.
Penyebab kemiskinan di Indonesia cenderung heterogen, yaitu faktor lokasi yang tergolong miskin, pendidikan, kepemilikan aset seperti lahan, serta daerah yang terisolasi.
Dengan demikian, penyelesaian kemiskinan di setiap daerah berbeda- beda, bergantung pada masalahnya. Untuk menjaga tidak bertambahnya penduduk miskin, pemerintah harus menjaga laju pertumbuhan ekonomi supaya masyarakat dapat memperoleh pekerjaan.
Selain itu, pemerintah harus menjaga stabilisasi inflasi karena kenaikan infl asi sebesar 1 persen akan menaikkan tingkat kemiskinan sebesar 0,5 persen, dan setiap kenaikan 10 persen harga beras akan menaikkan tingkat kemiskinan 1,3 persen.
Sayangnya, program-program kemiskinan yang dilakukan pemerintah masih lemah dalam tahap evaluasi. Akibatnya, pemerintah terjebak dalam pembuatan program-program baru tanpa bertumpu pada masalah yang mendasar.
Ekonom Mohamad Ikhsan mengatakan bahwa pemerintah tidak dapat sekadar membuat program penanggulangan kemiskinan, tetapi juga harus disertai dengan evaluasi. ”Suatu program yang dilakukan pemerintah harus dilakukan evaluasi lebih lanjut.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah program tersebut cocok atau tidak,” kata Ikhsan seusai dikukuhkan menjadi Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) di Depok, Sabtu (27/11). Menurut Ikhsan, programprogram penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah berganti terlalu cepat.
”Misalnya saat program tersebut gagal, tidak dilihat kegagalannya, tetapi kebijakan program dengan gampang beralih pada kebijakan satu dengan kebijakan lain tanpa melihat apa yang terjadi,” katanya.
Padahal, suatu kebijakan program yang dibuat baru diketahui hasilnya setelah berjalan bertahun-tahun. Seperti halnya di Brasil, program kemiskinan di negara tersebut tidak dapat berjalan dengan cepat.
”Di Brasil, pada awalnya program anti kemiskinan tidak berjalan. Kemudian, mereka melakukan evaluasi dan mendapat umpan balik. Setelah itu, program anti kemiskinan baru dapat tumbuh,” papar Ikhsan.
Keberhasilan Brasil dalam menurunkan kemiskinan baru terjadi dalam 10 tahun terakhir. Lebih lanjut, ia mengatakan pada umumnya program pemerintah tidak disertai dengan evaluasi. ”Padahal, evalusi menjadi kunci perbaikan selanjutnya,” kata Ikhsan.
Sejumlah negara memang memiliki berbagai instrumen untuk menurunkan kemiskinan. Di China, penurunan kemiskinan didorong melalui ekspansi sektor pertanian dan manufaktur.
Di India, penurunan kemiskinan didorong oleh sektor jasa. Sementara di Brasil, penurunan kemiskinan didorong melalui intervensi pemerintah melalui kebijakan sosial serta stabilitas harga.
”Sementara di Indonesia tidak mengandalkan sektor industri maupun jasa dalam penurunan kemiskinan. Seperti halnya di India, penurunan kemiskinan tanpa mengandalkan manufaktur sehingga kita tidak usah memaksakan diri,” kata Ikhsan.
Program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan pemerintah terbagi dalam tiga kluster. Kluster petama merupkan bantuan dan perlindungan sosial, kedua pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri, dan ketiga pemberdayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“PNPM Mandiri sudah menjawab untuk penanggulangan kemiskinan, sementara program lainnya baru dapat dirasakan beberapa tahun kemudian,” pungkas Ikhsan.
Program Transmigrasi Ekonom Firmanzah menambahkan, seharusnya pemerintah kembali meningkatkan gerakan program transmigrasi. Apalagi pemerintah sedang mencanangkan pembangunan di wilayah Indonesia timur.
“Program itu tidak akan jalan kalau tidak ada orangnya,” katanya. Diakui, pemerintah memang tidak bisa melarang orang datang ke Jakarta yang selama ini dikenal sebagai pusat keuangan dan lahan mencari kerja. Namun, untuk mengajak orang mengikuti transmigrasi juga tidak mudah, apalagi anggaran untuk program transmigrasi tidak memadai.
”Saat ini dana program transmigrasi hanya 1,3 triliun rupiah. Akibatnya, hanya 10 ribu transmigran yang dapat diberangkatkan, sementara 200 ribu transmigran lainnya masih menunggu giliran,” ungkap Firmanzah yang juga Dekan FEUI.
Menurutnya, biaya transmigrasi untuk penurunan kemiskinan paling tidak bertambah 10 kali lipat atau menjadi 13 triliun rupiah.
Selan itu, pemerintah dapat belajar dari India untuk menurunkan kemiskinan. Malah kalau bisa, meniru India dalam memberikan jaminan kerja terhadap masyarakat menengah ke bawah, yakni berupa jaminan kerja selama tiga hari selama satu minggu.
“Nantinya, mereka akan ditempatkan bekerja di sektor pemerintahan seperti departemen, kecamatan, sampai kelurahan,” katanya.
Kemiskinan Global
Menurut Bank Dunia memperkirakan hingga akhir 2010 jumlah orang miskin atau penduduk dengan pendapatan di bawah 1,25 dollar AS per hari mencapai 64 juta orang.
Krisis global menjadi penyebab utama jutaan orang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem. Bahkan, dengan pemulihan ekonomi yang cepat, 71 juta orang akan tetap hidup susah.
Bank Dunia telah berperan dalam mengatasi krisis ekonomi global, yaitu dengan berupaya mencapai tiga tujuan, yakni mendukung pihak yang paling rentan, mempertahankan investasi infrastruktur jangka panjang, dan mempertahankan pertumbuhan potensial sektor swasta.
Bank Dunia juga telah mengeluarkan komitmen 128,7 miliar dollar AS dan mengeluarkan catatan 80,6 miliar dolar AS selama tahun fiskal 2009 dan 2010, lebih banyak dari lembaga keuangan internasional lainnya.
Indonesiatermasuk dalam hitungan Bank Dunia tersebut, namun sebenarnya pemerintah sudah optimal mengurangi jumlah penduduk miskin. Buktinya, sejak enam tahun terakhir, persentase penduduk miskin terus menurun, yakni dari 16,66 persen pada 2004 menjadi sekitar 13,33 persen pada 2010.
Itulah sebabnya Badan Pusat Statistik (BPS) mengaku tugas yang paling berat ternyata bukan membuat data statistik inflasi, pertumbuhan ekonomi, atau hal lain, namun mengumumkan tingkat kemiskinan.
“Kemiskinan selalu menjadi perhatian dan yang terberat bagi kami adalah mengumumkan kemiskinan. Padahal, sudah luar biasa usahanya, namun tetap saja masih ada masalah,” kata Kepala BPS Rusman Heriawan.
Dijelaskan, ukuran kemiskinan di Indonesia adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, atau memenuhi kebutuhan 2.100 kalori per hari.
“Jadi, ini adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar karena ketidakmampuan pendapatannya. Mereka penuh dengan subsidi seperti raskin dan sebagainya,” tutur Rusman.
Deputi Ekonomi Makro, Kementerian Perencanaa Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Prasetijono Widjojo mengatakan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran tidak dapat dijalankan sendiri.
“Khusus untuk program penanggulangan pengangguran dan kemiskinan, untuk satu persen penurunan kemiskinan membutuhkan investasi senilai 49 triliun rupiah pada 2011,” katanya, beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa investasi tersebut sebagian besar digunakan untuk program kluster II, yaitu PNPM Mandiri.
“Dana untuk PNPM mandiri senilai 13 triliun rupiah,” kata Prasetijono. Prasetijono mengatakan untuk pembangunan program kemiskinan pengangguran perlu adanya peningkatan pemerintahan daerah.
“APBN itu kurang lebih sebesar 30 persen masuk ke Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil.
Dengan kondisi tersebut, kapasitasi daerah menjadi penting untuk ditingkatkan,” katanya. Prasetijono mengatakan penanggulangan kemiskinan perlu dipercepat dengan keefektifan penargetan. “Jadi target harus benar-benar efektif untuk dicapai,” katanya.(Ins/jp)
 Sumber : ( http://www.rimanews.com/read/20101129/7517/kemiskinan-di-tahun-2010-capai-64-juta-orang-program-transmigrasi-harus )


Berbeda dengan Anggaran Kepada Anggota Dewan Yang Terhormat yang ada di Gedung DPR.

                                                                     SIARAN PERS  FITRA

 Setiap Tahun,  DPR menghabiskan uang pajak rakyat sebesar Rp.511 milyar hanya untuk 3P,yaitu Pemboros Anggaran, Pembolos di Rapat, dan Provokator Publik

Ada tiga kategori untuk Pengupahaan anggota DPR. Pertama, pengupahaan anggota DPR yang merangkap ketua badan/panitia anggaran sebesar Rp. 61 juta; kedua, pengupahaan anggota DPR yang merangkap wakil ketua badan/panitia anggaran sebesar Rp.61 juta; dan ketiga, pengupahaan anggota DPR yang merangkap anggota Badan/panitia anggaran sebesar Rp. 59 juta. Dan bisa dijelas secara umum pd tabel dibawah ini: (lihat lampiran pertama “slip Gaji anggota DPR” )

No	Uraian	Penerimaan setelah dipotong Pajak Anggota DPR RI Merangkap Ketua Badan/panitia Anggaran	Penerimaan setelah dipotong Pajak Anggota DPR RI Merangkap wakil Ketua Badan/panitia Anggaran	Penerimaan setelah dipotong Pajak Anggota DPR RI Merangkap Anggota Badan/panitia Anggaran
1	Jumlah Gaji Pokok dan Tunjangan	18.382.495	18.382.495	18.382.495
2	Penerimaan Lain-lain	43.495.000	42.849.000	41.506.000
A	Jumlah Gaji Pokok, Tunjangan, dan Penerimaan lain-lain	61.877.495	61.231.495	59.888.495
B	Potongan Iuran Wajib 10% x (GP + Tunjangan Keluarga), dan Pajak PPh pasal 21	2.204.095	2.204.095	2.204.095
Jumlah Take Home Pay		59.673.400	59.027.400	57.684.400

Sumber Seknas FITRA diolah dari Dipa 2010, dan Slip gaji perbulan anggota DPR.

Ketiga kategori pengupahan diatas, sebetulnya masih pengupahaan kotor bagi penermaan anggota DPR.  Pendapatan bersih atau Take Home Pay seorang anggota DPR adalah Pertama, pengupahaan setiap bulan anggota DPR yang merangkap ketua badan/panitia anggaran sebesar Rp. 59 juta; kedua, pengupahaan setiap bulan anggota DPR yang merangkap wakil ketua badan/panitia anggaran sebesar Rp. 59 juta; dan ketiga, pengupahaan setiap bulan anggota DPR yang merangkap anggota Badan/panitia anggaran sebesar Rp. 57 juta.

Selain upah sebagai anggota dewan, seorang anggota DPR juga mendapat anggaran akomodasi lain seperti dibawah ini:

No	Uraian	Per- anggota DPR Rp	Keterangan
1	Asuransi Kesehatan	5.5 juta	Perbulan
2	Asuransi Jiwa dan Asuransi Kecelakaan	1.179.300	Pertahun, dan Belum ada payung Hukum
3	Pemberian kredit Mobil	154 juta	pertahun
		160 juta

Dari permasalahah diatas, Kami dari seknas FITRA mengatakan penyataan sebagai berikut:

1)        Seknas FITRA sangat prihatin dengan kinerja anggota DPR selama ini. Dimana anggota DPR lebih menonjolkan kinerja 3P menjadi pemboros anggaran, pembolos rapat, dan  Provokator di publik daripada, misalnya meningkatkan kinerja legislasi DPR, tetapi kinerja legislasi DPR saat ini, hanya menyelesasikan 5 UU dari 70 UU yang direncanakan. Kemudian, meningkatkan kinerja pengawasan terhadap kinerja pemerintahan SBY, tetapi kinerja DPR  pun rendah,  seperti anggota DPR cenderung hanya menjadi “tukang stempel” Pemerintah seperti persetujuan DPR untuk menaikan TDL, dan tidak mendesak pemerintah untuk menarik  kebijakan “tabung gas” 3 kilo gram yang sudah banyak memakan korban masyarakat.

2)        Padahal dengan kinerja 3P ini anggota DPR akan makan gaji buta setiap bulan, yang berasal penghasilan bersih dengan ditambah asuransi kesehatan sebesar Rp.5.5 juta perbulan, maka penghasilan perbulan sebesar Rp. 62 juta untuk posisi sebagai anggota DPR, dan penghasilan sebesar Rp.64 juta perbulan untuk posisi  wakil ketua untuk posisi di badan atau panitia anggaran, dan penghasilan untuk posisi ketua badan/panitia anggartan akan memperoleh sebesar Rp. 65 juta perbulan

3)        sedangkan untuk setiap tahun, anggota DPR akan “ongkang-ongkang” kaki saja di senayan, sudah memperoleh gaji bersih ditambah anggaran asuransi kesehatan ditambah anggaran asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan ditambah anggaran pemberian kredit mobil, maka setiap anggota DPR akan menerima gaji bersih sebesar Rp.913 juta pertahun untuk anggota DPR; setiap anggota DPR akan menerima gaji bersih sebesar Rp.929 juta pertahun untuk posisi wakil ketua badan/panitia anggaran DPR; dan  setiap anggota DPR akan menerima gaji bersih sebesar Rp.937 juta pertahun untuk ketua badan/ panitia anggaran DPR.

4)        Sekjend DPR harus berkerjasama dengan BK (Badan Kehormatan) untuk mempublikasi nama-nama anggota yang suka boros pada saat Rapat. Dan kemudian,setelah sekjend memperolah nama anggota DPR yang boros, selayaknya memberikan “lapor merah” kepada anggota DPR yang selalu boros dalam perbulan. Dan lalu memberikan sanksi berupa pemotongan anggaran kepada anggota DPR yang sudah mempunyai lapor merah tersebut, seperti  pemotongan gaji pokok sebesar Rp. 4.2 juta perbulan, Tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp.12 juta perbulan, dan Tunjangan kehormatan sebesar Rp. 3.7 juta perbulan, serta total seluruhnya berjumlah Rp.19 juta perbulan bila boros satu kali dalam rapat.

5)        Jadi, setiap tahun, seluruh Total anggaran negara yang berasal pajak rakyat sebesar Rp. 511 milyar hanya untuk membayar gaji anggota DPR yang suka 3P yaitu pemboros anggaran, pembolos di rapat, dan  Provokator di publik.  Dan anggaran sebesar Rp.511 milyar akan mencederai rasa keadilan kita bila melihat, DPR hanya mengalokasi anggaran untuk Bantuan Korban Bencana Alam hanya sebesar Rp.10 milyar.

Jakarta 25 Juli 2010

Uchok Sky khadafi

Kordinator Investigasi, dan Advokasi FITRA

HP:0812100077

Lampiran Pertama: Slip Gaji Anggota DPR RI

No	Uraian	Penerimaan setelah dipotong Pajak Anggota DPR RI Merangkap Ketua Badan/panitia Anggaran	Penerimaan setelah dipotong Pajak Anggota DPR RI Merangkap wakil Ketua Badan/panitia Anggaran	Penerimaan setelah dipotong Pajak Anggota DPR RI Merangkap Anggota Badan/panitia Anggaran
A	Gaji Pokok dan Tunjangan :
	1. Gaji pokok (GP)	4.200.000	4.200.000	4.200.000
	2.Tunjangan istri (10%xGP)	420.000	420.000	420.000
	3.Tunjangan Anak (2 Anak x GP x 2%)	168.000	168.000	168.000
	4.Uang sidang/Paket	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	5.Tunjangan Jabatan	9.700.000	9.700.000	9.700.000
	6.Tunjangan Beras Rata-rata 4 jiwa@ 10 kg = 4 x 10 kg x Rp.4230	169.200	169.200	169.200
	7. Tunjangan PPh pasal 21	1.725.295	1.725.295	1.725.295
	JUMLAH GAJI POKOK DAN TUNJANGAN	18.382.495	18.382.495	18.382.495
B.	PENERIMAAN LAIN-LAIN:
	1. Tunjangan Kehormatan	3.791.000	3.655.000	3.162.000
	2. TunjanganKomunikasi Intensif	12.019.000	12.019.000	12.019.000
	3.Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran	-	-	-
	4.Biaya Penelitian dan Pemantauan Peningkatan Fungsionalisasi konstitusional Dewan	510.000	425.000	-
	5. Dukungan Biaya bagi anggota komisi yang merangkap menjadi anggota Badan atau Panitia anggaran	1.700.000	1.275.000	850.000
	6.Bantuan Langganan Listrik dan Telepon	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	7.Biaya penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan kinerja komunikasi intensif dan penanganan pengaduan masyarakat	7.225.000	7.225.000	7.225.000
	8.Bantuan Penunjang akomodasi kepada anggota DPR RI yang menempati Rumah Jabatan di Kalibata	12.750.000	12.750.000	12.750.000
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	43.495.000	42.849.000	41.506.000
	Potongan – potongan:	-	-	-
	1. Iuran Wajib 10% x (GP + tunjangan Keluarga)	478.800	478.800	478.800
	2.Pajak PPh pasal 21	1.725.295	1.725.295	1.725.295
	JUMLAH POTONGAN-POTONGAN	2.204.095	2.204.095	2.204.095
	JUMLAH TAKE HOME PAY	59.673.400	59.027.400	57.684.400

Sumber seknas FITRA diolah dari slip gaji  anggota DPR perbulan

 

Sumber : xa.yimg.com/kq/groups/.../siaran+pers+anggaran+gaji++DPR+2010.doc

Inilah cerita miris Negara ku..

Disaat Mereka butuh bantuan dan uluran tangan oleh Para Pejabat Negara Yang Terhormat tetapi  Yang Terhormat seperti lupa kacang akan kulitnya dan berfoya - foya memakai uang rakyat...

Apapun cerita yang mereka lakukan disana mereka adalah wakil-wakil rakyat yang dahulu juga pernah merasakan pahit nya perjuangan meniti kehidupan ini tapi ada beberapa pertanyaan yang membuat sesak dada ini Mengap mereka yang dahulu nya pernah merasakan pahit nya perjuangan untuk hidup seolah seperti Lintah darat yang menghisap darah Sang Tuan agar Lintah darat mampu bertahan hidup. mungkin ilustrasi Lintah daratcocok buat Para anggota dewan ,,dan Sang Tuan  adalah Rakyat yang merasa terbodohi oleh ulah mereka. 
Harapan dari saya Penulis,,

Semoga yang akan datang Anggota dewan belajar dari pendahulu nya.

Dan mampu membakar semangat juang mereka Yang tersisihkan itu.( Putra Batak Toba )

Dalihan Na Tolu

Sistem kekerabatan orang Batak menempatkan posisi seseorang secara pasti sejak dilahirkan hingga meninggal dalam 3 posisi yang disebut DALIHAN NA TOLU (bahasa Toba) atau TOLU SAHUNDULAN(bahasa Simalungun).

Dalihan dapat diterjemahkan sebagai “tungku” dan “sahundulan” sebagai “posisi duduk”.Keduanya mengandung arti yang sama, 3 POSISI PENTING dalam kekerabatan orang Batak, yaitu:

1. HULA HULA atau TONDONG, yaitu kelompok orang orang yang posisinya “di atas”, yaitu keluarga marga pihak istri sehingga disebut SOMBA SOMBA MARHULA HULA yang berarti harus hormat kepada keluarga pihak istri agar memperoleh keselamatan dan kesejahteraan.
2. DONGAN TUBU atau SANINA, yaitu kelompok orang-orang yang posisinya “sejajar”, yaitu: teman/saudara semarga sehingga disebut MANAT MARDONGAN TUBU, artinya menjaga persaudaraan agar terhindar dari perseteruan.
3. BORU, yaitu kelompok orang orang yang posisinya “di bawah”, yaitu saudara perempuan kita dan pihak marga suaminya, keluarga perempuan pihak ayah. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari disebut ELEK MARBORU artinya agar selalu saling mengasihi supaya mendapat berkat.

Dalihan Na Tolu bukanlah kasta karena setiap orang Batak memiliki ketiga posisi tersebut: ada saatnya menjadi Hula hula/Tondong, ada saatnya menempati posisi Dongan Tubu/Sanina dan ada saatnya menjadi BORU. Dengan Dalihan Na Tolu, adat Batak tidak memandang posisi seseorang berdasarkan pangkat, harta atau status seseorang. Dalam sebuah acara adat, seorang Gubernur harus siap bekerja mencuci piring atau memasak untuk melayani keluarga pihak istri yang kebetulan seorang Camat. Itulah realitas kehidupan orang Batak yang sesungguhnya. Lebih tepat dikatakan bahwa Dalihan Na Tolu merupakan SISTEM DEMOKRASI Orang Batak karena sesungguhnya mengandung nilai nilai yang universal.

Salah satu contoh adat istiadat batak adalah “Dalihan Natolu”. “Dalihan Natolu” ini melambangkan sikap hidup orang batak dalam bermasyarakat. “Dalihan Natolu” yaitu:

1. Marsomba tu Hula-Hula. “Hula-Hula” adalah Orang tua dari wanita yang dinikahi oleh seorang pria, namun hula-hula ini dapat diartikan secara luas. Semua saudara dari pihak wanita yang dinikahi oleh seorang pria dapat disebut hula-hula. Marsomba tu hula-hula artinya seorang pria harus menghormati keluarga pihak istrinya.
2. Elek Marboru. Boru adalah anak perempuan dari suatu marga, misalnya boru gultom adalah anak perempuan dari marga Gultom. Dalam arti luas, istilah boru ini bukan berarti anak perempuan dari satu keluarga saja, tetapi dari marga tersebut. Elek marboru artinya harus dapat merangkul boru.Hal ini melambangkan kedudukan seorang wanita didalam lingkungan marganya.
3. Manat Mardongan Tubu. Dongan Tubu adalah saudara-saudara semarga. Manat Mardongan Tubu melambangkan hubungan dengan saudara-saudara semarga.

Dalihan Na Tolu ini menjadi pedoman hidup orang Batak dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh lain adalah adat “Mangulosi” dalam pesta perkawinan orang Batak. Apakah artinya? Mangulosi ini adalah menyelimutkan ulos kepada kedua mempelai yang melambangkan pemberian restu orang tua kepada anaknya.
Jika ditelaah lebih dalam, seni budaya batak yang sudah dipakai sejak ratusan tahun yang lalu itu banyak mengandung segi positifnya.
Namun ada beberapa hal negatif dari budaya batak yang harus kita tinggalkan, misalnya budaya banyak bicara sedikit bekerja. Memang orang batak terkenal pintar berbicara.
Hal ini terlihat dari banyaknya pengacara-pengacara batak yang sukses. Akan tetapi kepintaran berbicara ini sering disalahgunakan untuk membolak-balikan fakta. Yang hitam bisa jadi putih dan yang putih bisa jadi hitam ditangan pengacara batak (walaupun tidak semua).
Hal lain yang negatif adalah budaya “HoTeL”. HoTeL adalah singkatan dari:

1. Hosom yang artinya dendam. Konon orang batak suka mendendam sesama saudara
2. Teal yang artinya sombong, yang dapat terlihat dari cara bicara, sikap hidup, dll.
3. Late yang artinya Iri Hati.

Apakah HoTeL ini hanya ada pada orang Batak saja? Kita sebagai generasi muda harus dapat mempertahankan budaya yang positif dan meninggalkan yang negatif.