MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

                        PERTANIAN: PERLUNYA IMPLEMENTASI “PRA”, PENDEKATAN

                                                 KULTURAL DAN STRUKTURAL

                                                                   SRI WAHYUNI

                                     Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia terus dilakukan melalui berbagai program, namun

keberhasilannya belum sepadan dengan investasi karena antara lain kurang memperhatikan

partisipasi masyarakat (Colletta dan Kayam, 1987). Dengan demikian diperlukan

pendekatan-pendekatan yang pelaksanaannya mengikutsertakan masyarakat. Partisipasi

masyarakat dalam pembangunan merupakan kebutuhan dasar seperti halnya kebutuhan

sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan transportasi ( Sumardi dan Evers, 1982).

FAO (1991) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah hak azasi, sehingga

masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan.

Kesempatan tersebut perlu diberikan karena tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan

taraf hidup masyarakat sesuai dengan yang mereka inginkan. Masyarakat sendiri yang akan

merasakan dan menilai apakah pembangunan tersebut berhasil atau tidak. Maka agar tujuan

pembangunan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah , diperlukan

persepsi yang sama antar individu yang terlibat dalam pembangunan. Persamaan persepsi

diperlukan mulai dari apa yang harus ditempuh, bagaimana implementasinya, monitoring dan

evaluasi. Akhirnya pendekatan partisipatif disadari mutlak diperlukan dalam mencapai

keberhasilan pembangunan.

Menyadari pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, telah terbit

berbagai buku pedoman untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Misalnya Direktorat Jenderal Pembangunan Pedesaan (1995) telah menerbitkan panduan

untuk fasilitator tingkat desa tentang Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa

(P3MD) . Sedangkan untuk Pengembangan Dataran Tinggi Nusa Tenggara diterbitkan oleh

Studio Drya Media (1994). Khusus di bidang pertanian telah terbit buku panduan umum

(FAO,1990) dan buku panduan untuk pertanian di lahan kering hasil kerja sama dengan

International Institute of Rural Reconstruction ((FAO dan IIRI,1995) . Pedoman khusus

untuk pengembangan usahatani di lahan rawa telah disusun oleh Mundy dan Muchtar

(1996). Inti dari semua buku pedoman tersebut adalah bahwa dalam melaksanakan

pembangunan terlebih dahulu perlu diawali dengan penerapan metode Participatory Rural

Appraisal (PRA).

Pembangunan mempunyai arti yang luas, termasuk membuat kebijakan yang

umumnya diperlukan segera untuk menanggapi isu-isu aktual yang sedang berkembang. Agar

kebijakan yang diterapkan dapat diimplementasikan sesuai dengan isu yang ada, kebijakan

tersebut juga harus dibuat melalui partisipasi masyarakat. Untuk kepentingan tersebut,

Bechstedt (1998) telah menyusun tahapan dan prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh

peneliti dalam menerapkan metode PRA.

Dengan telah diterbitkannya berbagai buku pedoman tentang PRA dimana satu

dengan lainnya saling melengkapi , dirasakan perlu adanya satu metode PRA yang

utuh/lengkap. Tulisan ini mengemukakan metode PRA hasil ramuan dari metode yang telah

dikemukakan dan pengalaman penulis dalam menerapkan metode PRA. Uraian tulisan

meliputi empat hal yaitu: 1) kegiatan yang perlu dilaksanakan sebelum melakukan PRA ( Pra

- Implementasi PRA). 2) tahapan dan pinsip-prinsip metode PRA. 3) Peningkatkan partisipasi

masyarakat melalui pendekatan struktural dan 4) Peningkatkan partisipasi masyarakat melalui

pendekatan kultural. Informasi ini penting untuk menunjang keberhasilan pembangunan

sekaligus sebagai usaha terus mensosialisasikan metode PRA sebagai kebutuhan dalam

mewujudkan keberhasilan pembangunan.

         KEGIATAN SEBELUM MENGIMPLEMENTASIKAN PRA (PRA –PRA)

Partisipasi artinya mengambil bagian atau turut serta dalam suatu kegiatan (Hornby et

al., 1984). Partisipasi merupakan suatu proses maka diperlukan pendekatan pendahuluan

yaitu perkenalan dan sosialisasi kegiatan ( Wahyuni et al. 2000). Jadi untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat terdapat dua kegiatan yang perlu dilakukan sebelum

mengumplementasikan metode PRA yaitu perkenalan dan sosialisasi program.

1. Perkenalan

Dalam perkenalan ada dua tahapan yang perlu dilakukan. Pertama dari petugas

lapangan yang langsung berhubungan memperkenalkan diri kepada masyarakat. Substansi

yang perlu diperkenalkan adalah identitas petugas meliputi instansi tempat bekerja dan yang

bersifat pribadi dalam keluarga. Identitas hendaknya ditulis lengkap dan jelas sehingga

mudah dibaca oleh sasaran program. Status yang jelas ini akan sangat membuka hati

masyarakat untuk mempercayai siapa sebenarnya petugas yang hadir ditengah-tengan mereka.

Tahap kedua, petugas lapang secara aktif mengenal masyarakat/sasaran program.

Usahakan secepat mungkin menghafal nama, tempat tinggal dan statusnya mulai dari

keluarga, dalam kelompok, dalam desa dan status lainnya dalam kelembagaan desa jika ada.

Dengan mengenal dan mengingat nama mereka, petugas bisa menyapa dan menyebut nama

mereka sehingga tercipta suasana akrab.

Bekaitan dengan perkenalan ini, pengertian pepatah “tak kenal maka tak sayang”

sangat penting untuk dihayati dan diterapkan. Setelah masyarakat kenal dan sayang pada

petugas dan program yang ditawarkan, maka mereka akan bisa diajak bekerjasama

mewujutkan pembangunan. Proses perkenalan terasa agak menyita waktu, tetapi manfaatnya

terhadap keberhasilan proyek sangat besar. Salah satu contoh mengenal masyarakat melalui

pertemuan formal yang efisien adalah meminta mereka secara bergantian menyebutkan

nama lengkap dan panggilan, pekerjaan, status dalam keluarga, kelompok tani, desa dan

status lainnya. Jika jumlah kelompok sasaran tidak banyak, mereka secara bergantian

diminta menuliskan namanya di kertas karton manila yang ditempelkan di ruang pertemuan.

Jika pertemuan di dalam ruangan dimana semua yang hadir duduk menghadap meja adalah

dengan membagian lembaran kertas atau karton berukuran A4. Kertas dilipat empat dan

dibentuk segitiga selanjutnya salah satu sisi segi tiga ditulis nama masing-masing dan ditaruh

diatas meja. Cara ini sangat memudahkan petugas untuk memanggil dan mengingat nama

peserta/petani.

Banyak pendekatan humanis yang bisa dikembangkan petugas lapang untuk

mengajak masyarakat berpartisipasi. Pendekatan humanis ini sangat membantu, karena pada

dasarnya semua manusia ingin maju dan sejahtera. Pengalaman dari salah satu lokasi proyek

pengembangan lahan rawa , salah satu desa di Propinsi Jambi. Ketika itu masyarakatnya

dikenal sangat sulit diajak berpartisipasi. Dalam kesempatan tersebut kami melakukan

beberapa pendekatan yaitu di samping memperkenalkan diri juga diceriterakan betapa

banyak pengorbanan yang dicurahkan untuk sampai ke desa mereka. Tim dari Bogor harus

mempergunakan 7 macam kendaraan mulai dari mobil kijang, bis DAMRI bandara, pesawat

udara, mobil sewaan, perahu bermotor (speed boat), perahu dayung (kelotok) dan terakhir

ojeg. Penjelasan tersebut bertujuan untuk menyadarkan mereka bahwa untuk sampai ke

lokasi diperlukan banyak dana, waktu, tenaga dan pikiran yang diperlukan dan pengorbanan

yang tidak bisa dinilai dengan uang, terutama bagi petugas yang jauh dari keluarganya.

Disampaikan juga bahwa sebenarnya, mereka merupakan sebagian masyarakat yang harus

bersyukur karena terpilih sebagai salah satu desa yang mendapatkan bantuan pemerintah.

Penjelasan yang telah dikemukakan ternyata dapat menggugah kesadaran mereka, terbukti

mereka mengharapkan kedatangan kembali tim kami ke desa tersebut. Pada saat yang sama

mereka terbuka minatnya untuk berpartisipasi dengan menyampaikan rencana kerja yang

sudah mereka miliki. Saat-saat tersebut dimanfaatkan oleh petugas dengan kegiatan aksi

melaksanakan tanam serentak dan ternyata memberikan peningkatan produksi padi (Tamara

et al . , 2000).

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program sebelum implementasi proyek bukan merupakan hal baru dan

selalu dilakukan pada awal kegiatan . Dari pengalaman penulis, pembawa atau pelaku

program di desa umumnya mengatakan sudah melakukan sosialisasi. Disadari bahwa

mensosialisasikan program bukan suatu tugas yang mudah dan bisa dikerjakan dengan hanya

satu kali pertemuan. Sekalipun substansi yang harus disosialisasikan sudah dituliskan secara

rinci. Tetapi masih dijumpai petugas yang sengaja tidak melakukan sosialisasi walaupun

telah menerima juklak. Alasannya, mereka khawatir dan ragu-ragu jika jadwal implementadi

proyek yang sudah disosialisasikan tidak sesuai rencana, tertunda atau bahkan gagal. Petugas

memilih mensosialisasikan program ketika implementasi program sudah jelas, sehingga

proses sosialisasi tergesa-gesa dan sering kurang difahami petani.

Dijumpai kasus dimana program tidak berhasil karena program belum difahami oleh

sasaran, sehingga disarankan kegiatan sosialisasi dilakukan sebelum implementasi proyek

dan diulang-ulang selama implementasi pada waktu yang tepat. Sebagai contoh,

implementasi suatu proyek pinjaman modal sudah berjalan tiga tahun namun masih dijumpai

anggota kelompok tani yang tidak mau mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian.

Salah satu penyebabnya adalah sosialisasi tentang apa jenis proyek yang dilaksanakan (hibah

atau kredit/pinjaman) belum difahami seluruh petani (Dewi dan Wahyuni, 2000). Kasus lain

di Kabupaten. Bulukumba ( Sulawesi Selatan), seorang peternak yang menerima kredit sapi

betina tidak bisa mengawinkan sapinya karena tidak mempunyai pejantan, padahal proyek

sudah memberikan sapi pejantan kepada peternak lain di dalam kelompok yang sama.

Dalam hal ini peternak sapi betina tidak tahu bahwa pejantan yang diberikan tersebut bisa ia

pinjam. Maka ia melewatkan begitu saja kesempatan mengawinkan ternaknya sampai

beberapa siklus, dan baru mengemukakan masalahnya ketika tim evaluator berkunjung.

Kenyataan ini nerupakan bukti bahwa sosialisasi tentang hubungan kerja antar petani dalam

kelompok belum difahami oleh sasaran (Wahyuni, 1999). Kesimpang siuran tentang

informasi yang diberikan petugas dalam mensosialisasikan dosis pupuk yang tepat juga

dilaporkan oleh Wariso (2000).

Dari fakta di atas dapat diambil pelajaran bahwa dalam mensosialisasikan suatu

proyek/program sebaiknya dibuat buku keragaan yang dijadikan pedoman bagi semua

petugas proyek di lapangan . Substansi dari buku pedoman sosialisasi program hendaknya

meliputi jenis program, tujuannya, mengapa dilakukan, kapan jangka waktu implementasinya,

dimana saja diimplementasikan, siapa saja yang berkaitan dengan program dan bagaimana

program dilaksanakan. Buku pedoman tersebut merupakan acuan untuk mengantisipasi

adanya ketidak jelasan program yang akan menyebabkan terhambatnya keberhasilan program.

      TAHAPAN DAN PRINSIP-PRINSIP DALAM MELAKSANAKAN METODE PRA

Lahirnya metode partisipasi masyarakat dalam pembangunan dikarenakan adanya

kritik bahwa masyarakat diperlakukan sebagai obyek, bukan subyek. Metode Participatory

Rural Appraisal (PRA) merupakan perkembangan dari metode-metode terdahulu, diantaranya

RRA (Rapid Rural Appraisal) oleh Chambers (1992).

Definisi yang tepat tentang PRA masih terus diperdebatkan, namun yang perlu

dipertegas adalah perbedaannya dengan RRA. Menurut Studio Drya Media (1994), RRA

adalah bentuk pengumpulan informasi/data oleh “orang luar” yang kemudian dibawa keluar

dan dianalisanya sendiri. Sebaliknya PRA merupakan kegiatan yang partisipatif. Walaupun

teknik yang dipergunakan bisa sama, tetapi “orang luar” hanya berperan sebagai pemandu,

perantara atau fasilitator. Masyarakat didorong untuk melakukan kegiatan menggali

informasi tentang permasalahan mereka, kemudian menganalisis dan menentukan cara

terbaik dalam mengatasi masalah.

Tabel-1 menyajikan data tentang perbedaan tahapan pelaksanaan PRA mengacu pada

Studio Drya Media (1994), FAO dan IIRR (1995) dan Bechstead (1998). Perbedaan tersebut

diramu sehingga diperoleh tahapan PRA yang lebih lengkap. Ada tiga tahapan dalam

melaksanakan PRA, dimana Studio Drya Media (1994) memberikan tahapan paling rinci,

dengan mengeksplisitkan tahap I. Selanjutnya tahap I tersebut dilengkapi oleh Wahyuni et

al. (2000) dengan perkenalan dan sosialisasi program. Tahap II merupakan inti PRA dan

secara eksplisit dikemukakan oleh semua penulis dengan kalimat yang berbeda. Rincian

kegiatan yang dikemukakan pada tahap II dalam Tabel-1 adalah rincian asli menurut

Bechstedt ( 1998) yang sengaja dikemukakan untuk kepentingan peneliti. Tahap III secara

eksplisit dikemukakan oleh ketiga penulis.

Tabel 1. Tahapan dalam Melaksanakan PRA

Tahapan Keluaran

Pertama

Menyampaikan maksud, tujuan dan proses PRA

1. Perkenalan

2. Sosialisasi program

Kedua

1. Mengumpulkan data sekunder

2. Karakterisasi sumber daya lahan

3. Mempelajari pengetahuan local

4. Membuat peta bersama

5. Membuat transek bersama

6. Mengumpulkan informasi secara histories

7. Membuat kalender musim

8. Karakterisasi penggunaan lahan

9. Mobilisasi tenaga kerja

10. Analisis keluarga

11. Membuat diagram ven

12. Memprioritaskan permasalahan

13. Membuat rencana kegiatan

14. Menganalisa potensi dan permasalahan kelembagaan

15. Membuat kebijakan

1. Deskripsi sistim analisis

2. Permasalahan penting

3. Data sumber daya lahan dan

kelembagaan

4. Kebutuhan masyarakat

5. Garis besar intervensi

6. Inovasi kebijakan

Ketiga

1. Refleksi inti PRA

2. Diskusi dan evaluasi hasil PRA

3. Memanfaatkan hasil PRA untuk program aksi

1. Realisasi kegiatan

Ada prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam melaksanakan PRA yang merupakan ciri

khas dari pelaksanaan metode PRA. Studio Drya Media (1994) hanya mengemukakan 10

prinsip, FAO dan IIRR (1995) 14 prinsip sedangkan Beschstedt (1998) secara eksplisit

mengemukakan 20 prinsip (Tabel 2). Walaupun jumlah prinsip yang dikemukakan antar

penulis berbeda, namun inti dari prinsip-prinsip yang dimaksudkan sebenarnya sama. Tabel -

2 tidak menekankan pada urutan kegiatan, namun berdasarkan pengalaman penulis dalam

melaksanakan PRA, prindip santai, luwes, akrab dalam suasana kekeluargaan serta terbuka

merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan pada awal program.

Tabel-2. Prinsip-Prinsip dalam Melaksanakan PRA

No Prinsip-prinsip dalam Melaksanakan PRA

1 Tunjukkan interes belajar dengan masyarakat

2 Hargai pengetahuan masyarakat

3 Mintalah nasehat dari masyarakat

4 Biarkan masyarakat memilih ketua kelompoknya sendiri

5 Usahakan bertemu dengan masyarakat pada hari pertama kedatangan

6 Mengidentifikasi secara hati-hati dalam memilih informan kunci dan anggota

masyarakat untuk dijadikan koperator.

7 Menentukan strata berdasarkan umur, pendidikan, pengetahuan, jender,

keberhasilan.

8 Ikut sertakan wanita dan anak-anak..

9 Lakukan studi kasus rumahtangga untuk menemukan variasi informasi

10 Menemui masyarakat pada saat yang tepat

11 Tidak memaksakan jadwal

12 Jika mungkin tinggal bersama masyarakat.

13 Berhati-hatilah dalam menentukan prioritas permasalahan

14 Tim kecil dengan kombinasi profesi, umur, jender

15 Menukar strategi pengumpulan maupun sumber informasi secara reguler diantara

anggota tim.

16 Mengkombinasi hasil wawancara dengan observasi

17 Gunakan indikator kunci dalam memperbaiki observasi

18 Menindaklanjuti observasi pada indikator penting Disajikan indikator keberhasilan

program pada Tabel-3.

19 Kunjungan lapang 3 – 5 hari

20 Manfaatkan data sekunder semaksimal mungkin

Sumber,:Bechstedt (1998:41-42)

Khusus tentang kunjungan lapang, pada prinsip nomer 11 ditekankan agar tidak

memaksakan jadwal, namun pada nomer 19 dinyatakan bisa ditempuh selama tiga sampai

lima hari. Menurut pengalaman dan informasi dari beberapa peneliti, jangka waktu tersebut

sering tidak bisa dicapai karena di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah terpencil masih

dijumpai desa yang belum mempunyai data monografi desa. Monografi desa merupakan

informasi penting dari penerapan metode PRA maka diperlukan waktu khusus untuk

memperoleh informasi tersebut. Suatu pengalaman unik diperoleh di Jawa Barat, ketika kami

meminjam data monografi , sekretaris desa mengatakan bahwa monografi masih dipinjam

oleh seseorang . Hari berikutnya kami menanyakan lagi namun memperoleh jawaban yang

sama. Karena kami sangat membutuhkan data tersebut kami terus bertanya siapa dan dimana

peminjamnya tetapi sekretaris desa tidak mau memberikan keterangan dan mengatakan biar

ia sendiri yang akan memintanya. Namun hari berikutnya justru sekretaris desa tidak mau

menemui kami dan akhirnya diketahui bahwa desa tersebut sebetulnya belum mempunyai

data monografi. Kasus ini menunjukkan bahwa kami kurang peka dalam menanggapi sikap

masyarakat yang masih mempunyai budaya malu untuk mengatakan hal yang sebenarnya.

MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI

PENDEKATAN STRUKTURAL

Di dalam suatu masyarakat, dari yang paling kecil seperti rumahtangga ada tatanan

atau struktur tertentu untuk mengatur keberlanjutan masyarakat tersebut. Soekanto (1983)

memberikan contoh yang paling sederhana tentang teori struktural-fungsional yaitu struktur

tubuh manusia yang terdiri dari kepala, leher, badan dan anggota badan. Masing-masing

struktur mempunyai tugas sendiri-sendiri namun tetap diperlukan kerjasama karena struktur

yang satu dan lainnya saling tergantung agar bisa menjalankan tugas secara sempurna.

Di dalam pembangunan pertanian juga ada suatu struktur kelembagaan, yaitu: 1)

petani/kelompok tani yang bertugas memproduksi, 2) toko sarana produksi, bank dll yang

menyediakan sarana produksi, 3) Badan Penelitian dan Pengembangan yang menghasilkan

teknologi, 4) Lembaga penyuluhan dan 5) lembaga yang membuat kebijakan (Hermanto,

2001). Agar tujuan pembangunan pertanian terwujud, walaupun masing-masing lembaga

mmpunyai tugas masing-masing tetapi kelembagaan tersebut harus bekerja sama. Namun

sering dijumpai petani tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh pelayanan dari

kelembagaan terkait sesuai dengan yang diperlukan. Maka petugas pembangunan diharapkan

membantu menjembatani petani memperoleh pelayanan dari lembaga yang diperlukan sesuai

dengan fungsinya. Menganalogkan teori struktural fungsional dengan usaha pelaku

pembangunan dalam membantu petani memperoleh akses pelayanan dari lembaga terkait,

dalam tulisan ini dinamakan pendekatan struktural.

Pendekatan struktural paling penting dalam meningkatkan pembangunan pertanian

adalah mengikutsertakan kelembagaan desa dalam pelaksanaan program. Dikatakan penting

karena peluang ketidak berhasilan program sangat besar tanpa mengikutsertakan pemimpin

formal maupun non-formal di tingkat desa.

Sebagai contoh, suatu kelompok tani menghadapi masalah serangan hama babi hutan

yang bersumber di lahan kas desa yang bongkor (lahan tidak digarap). Cara

penanggulangannya, lahan tersebut harus dibersihkan. Karena lahan tersebut milik aparat

desa, maka untuk membersihkan harus meminta izin kepada aparatnya. Pada waktu

meminta izin tersebut baru disadari bahwa setelah proyek diimplementasikan sekitar tiga

tahun baru disadari bahwa proyek belum mengikut sertakan aparat desa. Mulai dari

peristiwa tersebut, selanjutnya dijalin hubungan kerja dengan aparat desa yang terbukti dapat

berperan sebagai penggerak dalam adopsi teknologi yang dianjurkan (Wiryawan et al., 2000).

Contoh lain adalah satu kelompok tani yang dinamikanya sangat rendah dan PPL (Petugas

Pertanian Lapangan) dengan memakai nama samaran tega memanfaatkan hak anggotanya

untuk memperoleh pinjaman dana bergulir. Setelah ditelusuri, ternyata hubungan kelompok

tani dengan PPL dan kepala desa tidak ada. Aparat desa tidak tahu menahu dengan program

yang sedang berlangsung di desanya. Menurut ketua kelompok tani, usaha mengundang

kepala desa untuk hadir dalam pertemuan kelompok yang dilakukan tiap bulan tidak berhasil.

Usaha tani padi di lahan rawa sangat memerlukan kelembagaan irigasi yang cermat,

memerlukan menejemen pengairan khusus yang disesuaikan dengan kandungan pirit di lahan

sehingga kerjasama dengan kelembagaan pengairan sangat diperlukan. Namun petani lahan

rawa umumnya berada di lokasi terpencil dan sarana komunikasi terbatas, sehingga sulit

mencapai kelembagaan yang diperlukan. Dalam kasus seperti ini sangat diperlukan bantuan

dari petugas lapang untuk membantu menjalin hubungan dengan lembaga Pekerjaan Umum

(PU). Contohnya petani di desa Harapan Jaya, Kecamatan Indragiri Hilir (Propinsi Riau),

lahan usahataninya teroksidasi karena fihak PU membuat saluran tersier terlalu dalam

sehingga permukaan air di saluran tersier lebih rendah dari permukaan air lahan sawah.

Kondisi ini menyebabkan lahan sawah tidak tergenangi air sehingga teroksidasi dan tidak bisa diusahakan untuk usaha tani. Untuk mengatasi masalah tersebut petugas ISDP (Integrated

Swamps Development Project) Riau telah menyampaikan masalah yang dihadapi petani

kepada fihak PU. Usaha tersebut ternyata mendapat tanggapan terbukti adanya perbaikanperbaikan

bendungan yang telah dilakukan (Herawati et al. 2000).

Pentingnya dukungan secara struktural untuk meningkatkan produksi padi, khususnya

di musim “gadu” atau kemarau, sangat dirasakan oleh petani di Tanjung Jabung (Jambi).

Namun mereka belum mampu menjalin hubungan dengan kelembagaan yang diinginkan.

Dengan bantuan Mantri Tani setempat selanjutnya dilakukan pertemuan kelompok tani dan

kelembagaan terkait . Kelembagaan terkait terdiri dari staf BPSB (Balai Pengawasan dan

Sertifikasi Benih), aparat desa, tim teknis dan konsultan ISDP. Dalam pertemuan tersebut

petani mengutarakan masalahnya dan ternyata mendapat respon dari kelembagaan terkait

yang diikuti dengan program aksi . Fihak BPSB mengawasi penanaman padi sejak tanam,

dalam penyeleksian sampai sertivikasi sehingga diperoleh produksi yang baik dan harga

tinggi (Wiryawan et al. , 2000).

Contoh pendekatan struktural lainnya dilakukan oleh Dewi dan Wahyuni (2000) yaitu

dalam menjalin kerjasama antara anggota Kelompok Tani Karya Indah di desa Awal Terusan

(Kecamatan Sirah, Pulau Padang – OKI – Sumatera Selatan) dengan koperasi IPPTP Kayu

Agung. Kerjasama tersebut dilakukan karena adanya laporan bahwa petani tidak bisa

menerapkan dosis pemupukan sesuai dengan anjuran karena harga pupuk mahal dan lokasi

kios saprodi sulit dijangkau. Toko saprodi terdekat berjarak 30 km dan harus ditempuh

dengan tiga kali ganti kendaraan yang frekwensi keberadaannyapun sangat jarang. Setelah

terjalin kerjasama, maka koperasi menyediakan pupuk di lokasi sesuai dengan permintaan dan

petani membayar dalam jangka waktu yang disepakati. Dilaporkan semua petani membayar

biaya pupuk tepat waktu sesuai perjanjian dan produksi meningkat dari 2 – 2,5 menjadi 3 –

3,5 ton/ha. Pada musim selanjutnya adopsi teknologi pemupukan meningkat dari 60%

menjadi 99%.

Kelompok Tani di Desa Parit Keladi ( Kalimantan Barat) menghasilkan padi dan

sayur mayur yang bagus tetapi sulit mengirimkan kepada pelanggan karena jalan desa rusak.

Namun berkat usaha petugas lapang ISDP dan PPL, pembeli yang sudah merupakan

pelanggan bisa memahami keadaan dan bersedia memberikan bantuan batu kali sebanyak

tiga truk untuk memperbaiki jalan yang rusak ( Wahyuni dan Sukarja, 2000).

Dari kasus-kasus yang dikemukakan di atas diperoleh tiga hal penting. Pertama petani

sangat memerlukan bantuan dalam menjangkau kelembagaan untuk melancarkan

usahataninya namun mereka belum mampu. Kedua, pendekatan struktural sangat diperlukan

dalam meningkatan pembangunan pertanian. Ketiga pendekatan struktural yang diperlukan

di suatu program ditentukan oleh kebutuhan wilayah masing-masing.

MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI

PENDEKATAN KULTURAL

Kultur atau kebudayaan adalah perilaku berpola yang ada dalam kelompok tertentu

yang anggotanya memiliki makna, simbul dan cara yang sama untuk mengkomunikasikan

makna tersebut (Colletta dan Kayam, 1987). Unsur-unsur kebudayaan tersebut meliputi

pranata atau aturan tersurat maupun tersirat dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan

agama. Kebudayaan umumnya terbentuk dalam waktu yang lama dan terinternalisasi dalam

kehidupan sehari-hari dan tercermin dalam perilaku (termasuk dalam kegiatan usahatani)

suatu individu atau masyarakat. Dengan demikian setiap usaha memperkenalkan suatu

teknologi baru kepada petani harus mempertimbangkan kebudayaan yang berlaku dan dianut

mereka sehingga diketahui strategi (timing atau momennya, cara pendekatan , jenis

pengetahuan yang diperkenalkan dll.) yang tepat dalam memperkenalkannya. Berikut ini

dikemukakan beberapa kasus sebagai contoh kepedulian dan ketidak pedulian pelaku

pembangunan pertanian dalam memanfaatkan kebudayaan masyarakat untuk membangun

pertanian.

Dalam usaha meningkatkan produksi ternak kambing dan domba telah dihasilkan

serangkaian teknologi (aspek pemulia biakan, nutrisi, tata laksana, kesehatan dan ekonomi)

yang selanjutnya dikemas dalam satu buku “Kumpulan Peragaan Berternak Kambing Domba

di Pedesaan” (Ludgate, 1989) yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia, Jawa dan Sunda .

Teknologi tersebut telah diterapkan di beberapa desa di Jawa Barat. Setelah setahun proyek

berakhir dan dilakukan evaluasi (Wahyuni et al. , 1994) diperoleh informasi bahwa

beberapa teknologi yang tidak diterapkan oleh peternak disebabkan peternak mempunyai cara

tersendiri berdasarkan pengalaman mereka dan memberikan hasil lebih baik.

Sebagai contoh peternak dianjurkan menyediakan garam di dalam bambu dan

memberikan air minum di dalam ember, tetapi masyarakat tidak menerapkannnya karena jika

garam disediakan terus menerus dan ternak memakannya setiap saat maka nafsu makan akan

meningkat dan ternak akan menjadi kegemukan dan akhirnya mandul. Sedangkan air yang

ditaruh di dalam ember akan ditendang oleh ternak dan tumpah sehingga sulit diketahui

apakah ternak sudah minum atau belum. Cara petani memberikan garam pada ternak adalah

mencampur garam dengan air lalu memercikkannya pada rumput yang disediakan untuk

ternak . Sedangkan air minum yang diberikan adalah air cucian beras (leri) yang ditaruh pada

baskom atau sejenisnya dan diberikan langsung pada ternak sampai habis. Contoh lain

adalah anjuran tata laksana pengandangan ternak, agar antara ternak yang berbeda umur(

pejantan, anak lepas sapih, dara dan induk sedang bunting) diberi sekat. Petani tidak mau

menerapkan anjuran untuk anak-anak kambing-domba yang masih menyusui dan induk yang

sedang bunting. Alasan mereka anak kambing sering terperosok dan jika itu terjadi dimalam

hari berarti dan tidak diketahui akan menyebabkan kematian. Demikian juga untuk induk

bunting yang sudah dekat saat melahirkan , peternak memilih menurunkannya di halaman

rumah pada siang hari dan membawanya ke dapur pada malam hari sehingga kalau sampai

mereka tidak mengawasipun ternak masih mungkin bisa melahirkan dengan selamat. Belajar

dari kenyataan tersebut, BALITNAK membuka diri untuk belajar dari peternak dengan

mengadakan penelitian tentang indigenous knowledge peternak dalam aspek pakan,

pemuliabiakan/reproduksi dan pemeliharaan kesehatan (Wahyuni , 1994 ) Khusus tentang

tanaman obat dilaporkan ada 49 jenis yang 6 diantaranya paling banyak digunakan untuk

mengobati ternak sakit dan menjaga kesehatan ternak. Selanjutnya salah satu jenis tanaman

yaitu buah buni diteliti keefektifannya sebagai obat cacing di Balai Penelitian Veteriner

(Murdiati et al. 1992) yang kemudian diuji kembali di lapangan bersama peternak. Menurut

Adnyana dan Edi Basuno (2001) kegiatan semacam ini dinamakan improvisasi indigenous

knowledge secara partisipatif dan akan menjamin sustainabilitas penerapan teknologi tersebut.

Pemanfaatkan adat istiadat dalam pengembangan ternak dilakukan di desa Genjahan

(kecamatan pojong, Gunung Kidul) ,Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang dinamakan

“Gumbregan” (Wahyuni et al., 1993). Upacara gumbregan dilakukan setahun sekali untuk

memperingati Nabi Sulaiman, satu-satunya nabi yang menguasai bahasa hewan, sedangkan

makna gumbreg (bahasa jawa) adalah “mohon keselamatan” maka dengan mengadakan

upacara gumbregan peternak memohon keselamatan atas ternak yang dipelihara. Pada saat

upacara tersebut kandang ternak dibersihkan, ternak dimandikan dan dihiasi serta sebagian

dilombakan yang disaksikan oleh kelembagaan terkait dan saat itu kebetulan Bupati juga

hadir. Saat tersebut merupakan gabungan antara pendekatan kultural dan struktural yang

sangat tepat. Bukti dari efetifnya pendekatan tersebut adalah Kecamatan Pojong berhasil

sebagai kecamatan pertama di DIY yang berhasil mengentaskan kemiskinan. dengan

kemampuan sendiri.

Dalam mengentaskin kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia, pemerintah

memberikan proyek integrasi ternak dalam usahatani. Pada tahun pertama hanya 30 petani

dari 439 rumahtangga miskin yang akan memperoleh ternak. Rumahtangga lainnya akan

mendapatkan ternak dari hasil perguliran ternak yang telah diterima keluarga pada tahap

pertama. Pemilihan tersebut ditentukan oleh masyarakat dengan fasilitator petugas lapang

dan aparat desa. Dengan cara demikian ternyata petani calon penerima guliran berikutnya.

sangat membantu dalam memonitor perkembangan ternak dan berperan sebagai kontrol sosial

            Dengan pendekatan partisipatif , desa tersebut merupakan salah satu desa yang

perkembangan ternaknya bagus (Wahyuni, 2001).

Pendekatan kultural dan cultural yang sangat kental dalam pembangunan pertanian

dijumpai di Bali (Adiyoga dan Wahyuni, 2000). Dalam setiap tahapan kegiatan usahatani

didahului oleh upacara adat yang isinya memohon kepada Tuhan agar usahanya dapat

berjalan lancar dan memberikan hasil bagus. Dilakukannya permohonan diawal kegiatan

mencerminkan bahwa secara teknis mereka sudah siap untuk melakukan kegiatan dan akan

melaksanakannya secara sungguh-sungguh. Upacara tersebut dilakukan secara sendirisendiri

maupun bersama-sama dengan petani sehamparan tata air yang dikenal dengan subak.

Dalam berdoa secara bersama-sama tersebut partisipasi dari seluruh petani tercermin, secara

moral mereka bertanggung jawab bersama-sama dalam keberhasilan berusaha tani. Kegiatan

kultural yang dilakukan secara bersama-sama di Pura adalah upacara menjelang suatu musim

tanam yang dinamakan Pengwiwit., Upacara menjelang panen disebut Mesaba dan menjelang

nyepi di mana seluruh areal sawah dikelilingi dengan arak-arakan Barong Rande . Sedangkan

upacara yang dilakukan secara individu di Sanggah (pura kecil di masing-masing keluarga)

adalah sebelum mengolah lahan , sebelum tanam (sane munggah) , satu bulan setelah tanam.

Walaupun dilakukan secara individu, hari upacara ditetapkan secara bersama oleh seorang

pemimpin adat (pekaseh) di mana dalam rapat penentuan hari tersebut sekaligus dilakukan

diskusi berkaitan dengan masalah dan segala sesuatu demi kelancaran dan keberhasilan

kegiatan usahatani. Yang terpenting setelah upacara bulan pertama ini adalah keesokan

harinya petani tidak boleh menengok lahannya selama sehari penuh dan membiarkan

hamparan sawah sunyi-senyap untuk memberikan kesempatan kepada alam tidak terganggu

oleh ulah manusia.

Di samping memperhatikan aspek kultural, aspek sumberdaya yang dimiliki oleh

keluarga tani juga perlu dipertimbangkan dalam penerapan teknologi baru Sebagai contoh

pengenalan penggunaan benih unggul di desa Parit(Kapuas, Keladi Kalimantan Barat) .

Petani yang penguasaan lahannya rata-rata sekitar 2 ha (petani transmigran) tidak mau

menerapkan penggunaan bibit unggul di seluruh lahan miliknya. Hal ini karena mereka tidak

mereka tidak mempunyai cukup tenaga kerja. Untuk mempersiapkan lahan mereka harus

mengupah atau menyewa traktor yang biayanya sangat mahal. Disamping itu waktu tanam

yang terbatas memaksa mereka harus mengeluarkan upah tanam, demikian juga waktu panen

harus diborongkan karena waktu panen yang harus serempak dan jangka waktunya pendek.

Dengan pertimbangan tersebut petani memakai benih campuran yaitu sebagian lahan ditanami

dengan benih unggul dan sebagian lagi dengan benih lokal yang persentasenya disesuaikan

dengan ketersediaan tenaga kerja dan modal yang dimiliki (Wahyuni, 1997).

Dari contoh-contoh yang telah dikemukakan membuktikan bahwa pendekatan kultural

dapat meningkatkan pembangunan pertanian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sebelum mengimplementasikan metode PRA diperlukan tahapan perkenalan dan

sosialisasi program. Dalam perkenalan sebaiknya dilakukan pendekatan humanis sedangkan

dalam sosialisasi proyek/program sebaiknya dibuat buku keragaan sebagai pedoman bagi

semua petugas proyek di lapangan . Sosialisasi perlu dilakukan baik sebelum maupun

selama implementasi program. Substansi dari buku pedoman sosialisasi program hendaknya

meliputi jenis dan tujuan program,, mengapa dilakukan, kapan jangka waktu

implementasinya, dimana saja diimplementasikan, siapa saja yang berkaitan dengan program

dan bagaimana program dilaksanakan.

Ada tiga tahapan dan 20 prinsip yang harus dilaksanakan dalam menerapkan metode

PRA. Walaupun tidak ada urutan dalam menerapkan prinsp tersebut namun dalam awal

kegiatan sangat diperlukan perkenalan dalam suasana santai, lues dan akrab.

Petani sangat memerlukan bantuan dalam menjangkau kelembagaan untuk

melancarkan usahataninya , maka petugas pelaksana program pembangunan hendaknya

membantu mereka melalui pendekatan struktural . Perlu diperhatikan bahwa pendekatan

struktural yang diperlukan di suatu program ditentukan oleh kebutuhan wilayah masingmasing.

Saran

Dalam meningkatkan pembangunan pertanian mutlak diperlukan implementasi metode

PRA. Untuk menyamakan persepsi dan mensosialisasikan program diperlukan buku panduan.

Substansi dari buku pedoman sosialisasi program hendaknya meliputi apa jenis program,

tujuannya, mengapa dilakukan, kapan jangka waktu implementasinya, dimana saja

diimplementasikan, siapa saja yang berkaitan dengan program dan bagaimana program

dilaksanakan.

Tahapan dan prinsip-prinsip metode PRA perlu diimplementasikan sesuai dengan

ketentuan dan kebutuhan wilayah masing-masing.

Petugas pelaksana pembangunan hendaknya menguasai stuktur dan kultur wilayah

yang akan dibangun.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyoga, W. dan Sri Wahyuni. 2000. Studi Diagnosis Lokasi Pengkajian Corporate

Farming di Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan-Bali. Laporan

intern. PSE-BADAN LITBANG-DEPTAN. Pp35.

Adnyana, M. Oka dan Edi Basuno. 2001. Improvisasi Indigenous Technology dalam

Pengembangan Pertanian Lahan Rawa Berkelanjutan. Pros. Sem. Nas. Penelitian dan

Pengembangan Pertanian di Lahan Rawa. Buku-I. PUSLITBANGTAN – BOGOR

Cipayung, 25 – 27 Juli. P153-166.

Bechstedt, Hans Dieter. 1998. MSEC Training Workshop on Project Management and

Approaches for Catchment Research. Phrae. Thailand. 57pp.

Cambers, R. 1992. Rural Appraisal: Rapid. Relaxed and Participatory. Institute of

Development Studies. England.20 Pp,

Colletta, Nat J dan Umar Kayam. 1987. Kebudayaan dan Pembangunan. Yayasan Obor

Indonesia. Pp.333.

Dewi, R dan Sri Wahyuni. 2000. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani dalam Difusi dan

Adopsi Teknologi SUT Lebak. ISDP- Puslitbangtan. Bogor. Pp18.

Direktorat Jenderal Pengembangan Desa. 1995. Perencanaan Partisipatif Pembangunan

Desa. Buku A. Departemen Dalam Negeri. Pp.80.

FAO. 1990. Taking Hold of Rural Life. RAPA Bangkok – Thailand. 127pp.

FAO. 1991. Participatory Monitoring and Evalution. RAPA Bangkok – Thailand. 51pp.

FAO dan IIRR. 1995. Resource Management for Upland Areas in Southeast Asia. Farm

Field Document.2. FAO – Bangkok – Thailand and IIRR, Silang – Cavite.

Phillipines. 207 Pp.

Herawati, T., Suwalan, S., Haryono dan Sri Wahyuni. 2000. Peranan Wanita Tani

Dalam Usahatani Keluarga di Lahan Rawa Pasang Surut. Pengembangan Pertanian

Lahan Rawa Berkelanjutan. Pros. Sem. Nas. Penelitian dan Pengembangan Pertanian

di Lahan Rawa. Buku-I. PUSLITBANGTAN –BOGOR Cipayung, 25 – 27 Juli. p.

247 – 258.

Hermanto. 2001. Perkembangan Kelembagaan Pertanian. Dalam Bunga Rampai Ekonomi

Beras. Suryana dan Mardianto (Eds). Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan

Masyarakat dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. Hal 1- 13.

Hornby. Parnwell. Siswojo dan Siswojo. 1984. Kamus Inggris Indonesia. Oxford

University Press. P.419.

Ludgate. Patrick. J. (ed) 1989. Kumpulan Peragaan dalam Rangka Penelitian Ternak

Kambing dan Domba di Pedesaan. BALITNAK – SR CRSP. Pp.55.

PUSLITBANGNAK, BADAN LITBANG – DEPTAN.

Mundy, P dan Muchtar Rusdi. 1996. Pendekatan Partisipatif dan Transformasi Sosial Dalam

Pengembangan Sistem Usahatani Lahan Rawa. Indeco duta utama - Cakra Hasta –

EUROCONSULT. Pp. 7.

Murdiati, T.B., Sri Wahyuni ., Roemantio, H.S dan E. M. Mundy. 1992. Tumbuhan dalam

pengobatan Etnoveteriner pada Ternak Ruminansia di Jawa Barat. Pros. Sem. Dan

Lokakarya Nasional. Etnobotani. Dep. PDK dan LIPI. Cisarua, Bogor, 19 – 20

Pebruari. P 67 – 71.

Soekanto, Soerjono. 1983. Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat. CV Rajawali

Jakarta. Pp 303.

Studio Drya Media. 1994. Berbuat Bersama Berperan Setara. Bahan Konsorsium

Pengembangan Dataran Tinggi Nusa Tenggara. Pp.164.

Sumardi, Mulyanto dan Hans Dieter Evers. 1982. Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok. CV.

Rajawali dan YIIS. Jakarta. 341pp.

Tamara, Erna., Sri Wahyuni., Suwalan, Jumakir dan Uka Kusnadi. 2000. Pemberdayaan

Kelompok Tani di Lambur-II. Jambi. Pros. Sem. Nas. Penelitian Pengembangan

Pertanian Lahan Rwa, Cipayung 25 – 27 Juli. PUSLITBANGTAN – BOGOR. P. 145

– 154.

Wariso. RAM. 2000. Faktor Penghambat Pengembangan Pertanian dan Pendekatan osbud.

Cakra Hasta Konsultan dan AHT Internasional GmBH. 16pp.

Wahyuni , Sri. 1992 Reevaluation of Outreach Pilot Project. BALITNAK- SR CRSP,

PUSLITBANGNAK, Bogor. P 1-30.

Wahyuni , Sri. Ruth M. Gatenby and M. F. Nolan. 1994. Farmers Indigenous Knowledge

in Small Ruminant Production System. Sustainable Animal Production and the

Environment. Procc. Of the 7th. AAAP Animal Science Conggress. Bali, Juli 11 – 16.

Ikatan Sarjana Ilmu-ilmu Peternakan Indonesia. P.145 – 146.

Wahyuni , Sri., Sri Rahmawati dan A. Suparyanto. 1993. Kelumintuan Usahatani Ternak di

Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Kumpulan Makalah Peranan Wanita dalam

Sistem Usahatani Ternak di Jawa dan Bali. PUSLITBANGNAK – Proyek

Pengembangan Penelitian Pertanian Nasional. P 104 – 140. Bogor

Wahyuni, Sri. 1997. Laporan Penelitian Pemberdayaan Kerjasama Kelompok Tani di

FSTA. Parit Keladi. Pontianak. Kalimantan – Barat. Badan Penelitian dan

Pengembangan Pertanian- ISDP. Bogor. Pp. 1-33.

Wahyuni , Sri dan M. Sukarja. 2000. Kelembagaan Penunjang Acquisition System Teknologi

Sistem Usahatani Pasang Surut. Pros. Sem. Nas. Penelitian Pengembangan Pertanian

Lahan Rawa, Cipayung 25 – 27 Juli. PUSLITBANGTAN – BOGOR. P 392 – 402.

Wahyuni, Sri. 1999. The Impact of PUTKATI on Farmers’s Welfare. Direktorat Jenderal

Peternakan – Anzdec. Laporan intern. Pp.32.

Wahyuni, Sri., Sianturi A. dan T. Herawati. 200. Peranan Sosialisasi dalam Pembangunan

Pertanian Lahan Rawa. Pros. Seminar Pengembangan Lahan Rawa. Riau. P.247 –

258.

Wahyuni, Sri. 2001. Pendekatan Sosiobudaya dalam Pengembangan Peternakan di

Sulawesi. Jurnal Pengembangan Peternakan Tropis. Edisi khusus. Seminar Nasional

Komunikasi Hasil Penelitian / Pengkajian. FAPET – UNDIP dan BPTP-Ungaran.

Semarang, 11 Oktober. P. 299 – 308.

Wiryawan. I. G., Herman S., Sri Wahyuni, Erna Tamara dan Suwalan. 2000. Rekayasa

Kelembagaan dan Pengembangan Modal Kelompok Mendukung Pengembangan

Teknologi Usahatani Pasang Surut. Seminar “ Memacu Pembangunan Pertanian

Lahan Pasang Surut Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna Serta Peningkatan

Koordinasi dan Keterpaduan Kerja”. Kuala Tungkal. Jambi. 27 – 28 Maret 2000.

P.220 – 231.