Minggu, 16 Januari 2011

Ketika Politik berbicara...?

Pemberian gelar Raja Batak bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai warga Batak merupakan bentuk pelecehan yang dilakukan TB Silalahi terhadap suku Batak. Tak hanya itu, TB Silalahi juga dituding sebagai antek SBY yang jadi biang kerok lantaran ingin menjual Batak kepada elit kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadinya.
Hal itu disampaikan Frans Pangaribuan, koordinator gerakan Aliansi Batak Seluruh Indonesia (ABSI), yang mengecam keras pemberian gelar kehormatan tersebut. Apalagi, menurut ABSI, SBY tak punya secuil jasa pun terhadap warga Batak.

"Pemberian gelar ini sungguh tidak pantas. SBY bukan orang Batak. Dia juga tidak punya jasa apapun bagi warga Batak. Ini hanya sebuah politisasi etnis Batak yang dilakukan antek-antek SBY macam TB Silalahi itu," ujarnya pada Tribunnews.com di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (16/1/2011).

Selain karena SBY bukan orang Batak dan tidak punya jasa apapun bagi Batak, mereka juga punya satu alasan kuat lainnya yang menolak SBY diberi gelar kehormatan tersebut. Menurut Frans, alasan itu tak lain adalah orang batak benci Presiden tukang bohong.

"SBY tidak pantas menerima satupun gelar yang berasal dari masyarakat suku Batak manapun. Orang Batak benci Presiden pembohong. Apalagi jelas, kebohongan SBY bahkan diakui para pemimpin agama. Masa iya tokoh agama bohong menuduh SBY tukang bohong. Jika sudah tokoh agama bilang SBY tukang bohong, berarti itu sudah parah," ujarnya.
sumber :  http://medan.tribunnews.com/read/artikel/11821/sby-tak-punya-jasa-apapun-terhadap-orang-batak


Pakar psikologi politik UI Hamdi Muluk menilai upaya defensif pihak Istana terhadap tudingan kebohongan oleh para pemuka agama dinilai sebagai bentuk kebohongan lanjutan.

Dengan menolak dianggap bohong, Hamdi menilai Istana justru menciptakan kebohongan baru yang berulang-ulang. "Sikap ngeles (membantah-red) pemerintah ini kan bisa seperti pepatah kebohongan yang berulang-ulang itu bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu bisa terjadi," tandas Hamdi kepada INILAH.COM seusai diskusi Polemik Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Selatan, Sabtu (15/1/2011).

Namun, lanjut Hamdi, kebohongan yang dibuat ada batasnya. Tidak bisa membohongi rakyat seterusnya. "Kan tidak bisa membohongi semua orang sepanjang waktu. SBY misalnya memproduksi kebenaran dari sebuah kebohongan," tukasnya.

Menurut Hamdi rakyat saat ini sudah melek politik, dan sulit dibohongi lagi. "Mereka selalu membuat perbandingan, melihat dengan kenyataan, mencoba menalar apa betul apa yang dikatakan. Kalau itu terus-terusan over dosisnya bisa tinggi. Masyarakat akan muak," tandasnya.

sumber : http://nasional.inilah.com/read/detail/1146522/psikolog-pemerintah-berbohong-agar-dianggap-benar

Dalam editorial di beberapa surat kabar nasional, disampaikan sembilan pemuka agama menyatakan kritik keras terhadap pemerintah. Presiden SBY dianggap gagal mengemban amanah rakyat. Pemerintah dinilai melakukan kebohongan publik. Hal ini mendapat tanggapan dari pemerintah.

"Terkait editorial di salah satu media kita, hanya disebutkan di sini bahwa sudah terlalu banyak kebohongan yang dilakukan pemerintah kepada rakyat. Sudah beberapa kali kebohongan itu, lalu diajak umat untuk memerangi kebohongan yang dilakukan SBY," kata  Menkopolhukam Djoko Suyanto dalam keterangan pers usai rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/1/2011).

Dia menambahkan, ketika pemerintah melaksanakan mandat dengan sungguh-sungguh dan belum mencapai keinginan bersama, maka bisa dimaklumi. Namun ketika di editorial surat kabar disebutkan bahwa seluruh lembaga negara yang ada telah melakukan kebohongan, maka hal itu dinilai menyangkut integritas, kredibilitas dan kehormatan seseorang.

"Ada 10 capaian dan ada juga yang belum berhasil. Kalau itu yang disampaikan kita setuju, atau sepakat. Tapi kalau pemerintah berbohong, saya kira ini terlalu jauh," imbuh Djoko.

Menurutnya, ada yang perlu diluruskan terkait dengan integritas. Dalam Rapat Kerja Awal Tahun membahas Pelaksanaan Program Pembangunan 2011, Senin (10/1) pagi, di Jakarta Convention Center (JCC), SBY menyampaikan ada 10 capaian utama dan 10 tantangan Indonesia di tahun 2010. Djoko menambahkan, apa yang disampaikan SBY tidaklah bohong.

"Apa yang harus disampaikan pada tanggal 10 Januari tidak ada yang bohong, karena didukung oleh data dan didukung oleh menteri-menteri terkait. Jadi apabila tidak sama pendapatnya dan memiliki data lain, tidak boleh pejabat tersebut dikatakan berbohong," tuturnya.

Bila ada yang ingin mendapat penjelasan, imbuh Djoko, pemerintah atau menteri terkait tentu akan memberikan argumen. Dia mempersilakan, bagi mereka yang memiliki data berbeda bisa mendatangi menteri terkait dan berargumen di sana.

"Bahwa pemerintahan berbohong saya kira ini perlu diluruskan. Saya kira ini memuat pemerintah berbohong, pemerintah tidak pernah berbohong," tambah Djoko.

Pelurusan soal berbohong ini menurutnya penting lantaran menyangkut kredibilitas seseorang. Sebab apa yang disampaikan membawa nama presiden hingga camat.

"Kalau pun ada perbedaan pendapat, ruang untuk kita berdiskusi selalu diberikan, jadi jangan menuduh seperti itu," tutup Djoko.

Di beberapa surat kabar nasional hari ini, redaksi menulis editorial tentang kritik tokoh agama atas kebohongan publik. Koran Media Indonesia misalnya menulis tajuk berjudul "Kritik Keras Tokoh Agama" dan koran Kompas berjudul "Kritik atas Kebohongan Publik."

Hal itu berangkat dari 9 pemuka agama yakni Syafii Maarif, Andreas A Yewangoe, Biksu Pannyavaro, Salahuddin Wahid, I nyoman Udayana Sangging, Franz Magnis-Suseno dan Romo Benny Susetyo menganggap pemerintahan Presiden SBY gagal mengemban amanah rakyat.

Kebohongan-kebohongan publik menjadi keresahan para tokoh agama tersebut. Para pemuka agama tersebut lantas mengajak umat mereka untuk memerangi kebohongan yang dilakukan pemerintah.
sumber  : http://www.detiknews.com/read/2011/01/12/180735/1545210/10/menkopolhukam-pemerintah-tidak-berbohong


Saya tidak mengerti apa yang salah dan siapa yang salah di Negara ini...?
Siapa Yang Patut di perjuangkan kebenaran nya dan siapa yang memperjuangan Kebohongan nya..?
mungkin inilah gambaran kerakusan kekuasaan dan ingin melebarkan sayap kekuasaan suatu partai maka terjadi Pembohongan terhadap Publik atau mungkin menjaga eksistensi suatu Partai di Negara ini maka hal itu terjadi..

Kalian kemana kan Sumpah Jabatan...???

Tidak ada komentar:

Posting Komentar