Kemiskinan Di Tahun 2010 Capai 64 Juta Orang, Program Transmigrasi Harus Ditingkatkan
Penyebab kemiskinan di Indonesia cenderung heterogen, yaitu faktor lokasi yang tergolong miskin, pendidikan, kepemilikan aset seperti lahan, serta daerah yang terisolasi.
Dengan demikian, penyelesaian kemiskinan di setiap daerah berbeda- beda, bergantung pada masalahnya. Untuk menjaga tidak bertambahnya penduduk miskin, pemerintah harus menjaga laju pertumbuhan ekonomi supaya masyarakat dapat memperoleh pekerjaan.
Selain itu, pemerintah harus menjaga stabilisasi inflasi karena kenaikan infl asi sebesar 1 persen akan menaikkan tingkat kemiskinan sebesar 0,5 persen, dan setiap kenaikan 10 persen harga beras akan menaikkan tingkat kemiskinan 1,3 persen.
Sayangnya, program-program kemiskinan yang dilakukan pemerintah masih lemah dalam tahap evaluasi. Akibatnya, pemerintah terjebak dalam pembuatan program-program baru tanpa bertumpu pada masalah yang mendasar.
Ekonom Mohamad Ikhsan mengatakan bahwa pemerintah tidak dapat sekadar membuat program penanggulangan kemiskinan, tetapi juga harus disertai dengan evaluasi. ”Suatu program yang dilakukan pemerintah harus dilakukan evaluasi lebih lanjut.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah program tersebut cocok atau tidak,” kata Ikhsan seusai dikukuhkan menjadi Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) di Depok, Sabtu (27/11). Menurut Ikhsan, programprogram penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah berganti terlalu cepat.
”Misalnya saat program tersebut gagal, tidak dilihat kegagalannya, tetapi kebijakan program dengan gampang beralih pada kebijakan satu dengan kebijakan lain tanpa melihat apa yang terjadi,” katanya.
Padahal, suatu kebijakan program yang dibuat baru diketahui hasilnya setelah berjalan bertahun-tahun. Seperti halnya di Brasil, program kemiskinan di negara tersebut tidak dapat berjalan dengan cepat.
”Di Brasil, pada awalnya program anti kemiskinan tidak berjalan. Kemudian, mereka melakukan evaluasi dan mendapat umpan balik. Setelah itu, program anti kemiskinan baru dapat tumbuh,” papar Ikhsan.
Keberhasilan Brasil dalam menurunkan kemiskinan baru terjadi dalam 10 tahun terakhir. Lebih lanjut, ia mengatakan pada umumnya program pemerintah tidak disertai dengan evaluasi. ”Padahal, evalusi menjadi kunci perbaikan selanjutnya,” kata Ikhsan.
Sejumlah negara memang memiliki berbagai instrumen untuk menurunkan kemiskinan. Di China, penurunan kemiskinan didorong melalui ekspansi sektor pertanian dan manufaktur.
Di India, penurunan kemiskinan didorong oleh sektor jasa. Sementara di Brasil, penurunan kemiskinan didorong melalui intervensi pemerintah melalui kebijakan sosial serta stabilitas harga.
”Sementara di Indonesia tidak mengandalkan sektor industri maupun jasa dalam penurunan kemiskinan. Seperti halnya di India, penurunan kemiskinan tanpa mengandalkan manufaktur sehingga kita tidak usah memaksakan diri,” kata Ikhsan.
Program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan pemerintah terbagi dalam tiga kluster. Kluster petama merupkan bantuan dan perlindungan sosial, kedua pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri, dan ketiga pemberdayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“PNPM Mandiri sudah menjawab untuk penanggulangan kemiskinan, sementara program lainnya baru dapat dirasakan beberapa tahun kemudian,” pungkas Ikhsan.
Program Transmigrasi Ekonom Firmanzah menambahkan, seharusnya pemerintah kembali meningkatkan gerakan program transmigrasi. Apalagi pemerintah sedang mencanangkan pembangunan di wilayah Indonesia timur.
“Program itu tidak akan jalan kalau tidak ada orangnya,” katanya. Diakui, pemerintah memang tidak bisa melarang orang datang ke Jakarta yang selama ini dikenal sebagai pusat keuangan dan lahan mencari kerja. Namun, untuk mengajak orang mengikuti transmigrasi juga tidak mudah, apalagi anggaran untuk program transmigrasi tidak memadai.
”Saat ini dana program transmigrasi hanya 1,3 triliun rupiah. Akibatnya, hanya 10 ribu transmigran yang dapat diberangkatkan, sementara 200 ribu transmigran lainnya masih menunggu giliran,” ungkap Firmanzah yang juga Dekan FEUI.
Menurutnya, biaya transmigrasi untuk penurunan kemiskinan paling tidak bertambah 10 kali lipat atau menjadi 13 triliun rupiah.
Selan itu, pemerintah dapat belajar dari India untuk menurunkan kemiskinan. Malah kalau bisa, meniru India dalam memberikan jaminan kerja terhadap masyarakat menengah ke bawah, yakni berupa jaminan kerja selama tiga hari selama satu minggu.
“Nantinya, mereka akan ditempatkan bekerja di sektor pemerintahan seperti departemen, kecamatan, sampai kelurahan,” katanya.
Kemiskinan Global
Menurut Bank Dunia memperkirakan hingga akhir 2010 jumlah orang miskin atau penduduk dengan pendapatan di bawah 1,25 dollar AS per hari mencapai 64 juta orang.
Krisis global menjadi penyebab utama jutaan orang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem. Bahkan, dengan pemulihan ekonomi yang cepat, 71 juta orang akan tetap hidup susah.
Bank Dunia telah berperan dalam mengatasi krisis ekonomi global, yaitu dengan berupaya mencapai tiga tujuan, yakni mendukung pihak yang paling rentan, mempertahankan investasi infrastruktur jangka panjang, dan mempertahankan pertumbuhan potensial sektor swasta.
Bank Dunia juga telah mengeluarkan komitmen 128,7 miliar dollar AS dan mengeluarkan catatan 80,6 miliar dolar AS selama tahun fiskal 2009 dan 2010, lebih banyak dari lembaga keuangan internasional lainnya.
Indonesiatermasuk dalam hitungan Bank Dunia tersebut, namun sebenarnya pemerintah sudah optimal mengurangi jumlah penduduk miskin. Buktinya, sejak enam tahun terakhir, persentase penduduk miskin terus menurun, yakni dari 16,66 persen pada 2004 menjadi sekitar 13,33 persen pada 2010.
Itulah sebabnya Badan Pusat Statistik (BPS) mengaku tugas yang paling berat ternyata bukan membuat data statistik inflasi, pertumbuhan ekonomi, atau hal lain, namun mengumumkan tingkat kemiskinan.
“Kemiskinan selalu menjadi perhatian dan yang terberat bagi kami adalah mengumumkan kemiskinan. Padahal, sudah luar biasa usahanya, namun tetap saja masih ada masalah,” kata Kepala BPS Rusman Heriawan.
Dijelaskan, ukuran kemiskinan di Indonesia adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, atau memenuhi kebutuhan 2.100 kalori per hari.
“Jadi, ini adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar karena ketidakmampuan pendapatannya. Mereka penuh dengan subsidi seperti raskin dan sebagainya,” tutur Rusman.
Deputi Ekonomi Makro, Kementerian Perencanaa Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Prasetijono Widjojo mengatakan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran tidak dapat dijalankan sendiri.
“Khusus untuk program penanggulangan pengangguran dan kemiskinan, untuk satu persen penurunan kemiskinan membutuhkan investasi senilai 49 triliun rupiah pada 2011,” katanya, beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa investasi tersebut sebagian besar digunakan untuk program kluster II, yaitu PNPM Mandiri.
“Dana untuk PNPM mandiri senilai 13 triliun rupiah,” kata Prasetijono. Prasetijono mengatakan untuk pembangunan program kemiskinan pengangguran perlu adanya peningkatan pemerintahan daerah.
“APBN itu kurang lebih sebesar 30 persen masuk ke Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil.
Dengan kondisi tersebut, kapasitasi daerah menjadi penting untuk ditingkatkan,” katanya. Prasetijono mengatakan penanggulangan kemiskinan perlu dipercepat dengan keefektifan penargetan. “Jadi target harus benar-benar efektif untuk dicapai,” katanya.(Ins/jp)
Sumber : ( http://www.rimanews.com/read/20101129/7517/kemiskinan-di-tahun-2010-capai-64-juta-orang-program-transmigrasi-harus )
Berbeda dengan Anggaran Kepada Anggota Dewan Yang Terhormat yang ada di Gedung DPR.
Setiap Tahun, DPR menghabiskan uang pajak rakyat sebesar Rp.511 milyar hanya untuk 3P,yaitu Pemboros Anggaran, Pembolos di Rapat, dan Provokator Publik
Ada tiga kategori untuk Pengupahaan anggota DPR. Pertama, pengupahaan anggota DPR yang merangkap ketua badan/panitia anggaran sebesar Rp. 61 juta; kedua, pengupahaan anggota DPR yang merangkap wakil ketua badan/panitia anggaran sebesar Rp.61 juta; dan ketiga, pengupahaan anggota DPR yang merangkap anggota Badan/panitia anggaran sebesar Rp. 59 juta. Dan bisa dijelas secara umum pd tabel dibawah ini: (lihat lampiran pertama “slip Gaji anggota DPR” )
No | Uraian | Penerimaan setelah dipotong Pajak Anggota DPR RI Merangkap Ketua Badan/panitia Anggaran | Penerimaan setelah dipotong Pajak Anggota DPR RI Merangkap wakil Ketua Badan/panitia Anggaran | Penerimaan setelah dipotong Pajak Anggota DPR RI Merangkap Anggota Badan/panitia Anggaran |
1 | Jumlah Gaji Pokok dan Tunjangan | 18.382.495 | 18.382.495 | 18.382.495 |
2 | Penerimaan Lain-lain | 43.495.000 | 42.849.000 | 41.506.000 |
A | Jumlah Gaji Pokok, Tunjangan, dan Penerimaan lain-lain | 61.877.495 | 61.231.495 | 59.888.495 |
B | Potongan Iuran Wajib 10% x (GP + Tunjangan Keluarga), dan Pajak PPh pasal 21 | 2.204.095 | 2.204.095 | 2.204.095 |
Jumlah Take Home Pay | 59.673.400 | 59.027.400 | 57.684.400 | |
Sumber Seknas FITRA diolah dari Dipa 2010, dan Slip gaji perbulan anggota DPR.
Ketiga kategori pengupahan diatas, sebetulnya masih pengupahaan kotor bagi penermaan anggota DPR. Pendapatan bersih atau Take Home Pay seorang anggota DPR adalah Pertama, pengupahaan setiap bulan anggota DPR yang merangkap ketua badan/panitia anggaran sebesar Rp. 59 juta; kedua, pengupahaan setiap bulan anggota DPR yang merangkap wakil ketua badan/panitia anggaran sebesar Rp. 59 juta; dan ketiga, pengupahaan setiap bulan anggota DPR yang merangkap anggota Badan/panitia anggaran sebesar Rp. 57 juta.
Selain upah sebagai anggota dewan, seorang anggota DPR juga mendapat anggaran akomodasi lain seperti dibawah ini:
No | Uraian | Per- anggota DPR Rp | Keterangan |
1 | Asuransi Kesehatan | 5.5 juta | Perbulan |
2 | Asuransi Jiwa dan Asuransi Kecelakaan | 1.179.300 | Pertahun, dan Belum ada payung Hukum |
3 | Pemberian kredit Mobil | 154 juta | pertahun |
160 juta | |||
Dari permasalahah diatas, Kami dari seknas FITRA mengatakan penyataan sebagai berikut:
1) Seknas FITRA sangat prihatin dengan kinerja anggota DPR selama ini. Dimana anggota DPR lebih menonjolkan kinerja 3P menjadi pemboros anggaran, pembolos rapat, dan Provokator di publik daripada, misalnya meningkatkan kinerja legislasi DPR, tetapi kinerja legislasi DPR saat ini, hanya menyelesasikan 5 UU dari 70 UU yang direncanakan. Kemudian, meningkatkan kinerja pengawasan terhadap kinerja pemerintahan SBY, tetapi kinerja DPR pun rendah, seperti anggota DPR cenderung hanya menjadi “tukang stempel” Pemerintah seperti persetujuan DPR untuk menaikan TDL, dan tidak mendesak pemerintah untuk menarik kebijakan “tabung gas” 3 kilo gram yang sudah banyak memakan korban masyarakat.
2) Padahal dengan kinerja 3P ini anggota DPR akan makan gaji buta setiap bulan, yang berasal penghasilan bersih dengan ditambah asuransi kesehatan sebesar Rp.5.5 juta perbulan, maka penghasilan perbulan sebesar Rp. 62 juta untuk posisi sebagai anggota DPR, dan penghasilan sebesar Rp.64 juta perbulan untuk posisi wakil ketua untuk posisi di badan atau panitia anggaran, dan penghasilan untuk posisi ketua badan/panitia anggartan akan memperoleh sebesar Rp. 65 juta perbulan
3) sedangkan untuk setiap tahun, anggota DPR akan “ongkang-ongkang” kaki saja di senayan, sudah memperoleh gaji bersih ditambah anggaran asuransi kesehatan ditambah anggaran asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan ditambah anggaran pemberian kredit mobil, maka setiap anggota DPR akan menerima gaji bersih sebesar Rp.913 juta pertahun untuk anggota DPR; setiap anggota DPR akan menerima gaji bersih sebesar Rp.929 juta pertahun untuk posisi wakil ketua badan/panitia anggaran DPR; dan setiap anggota DPR akan menerima gaji bersih sebesar Rp.937 juta pertahun untuk ketua badan/ panitia anggaran DPR.
4) Sekjend DPR harus berkerjasama dengan BK (Badan Kehormatan) untuk mempublikasi nama-nama anggota yang suka boros pada saat Rapat. Dan kemudian,setelah sekjend memperolah nama anggota DPR yang boros, selayaknya memberikan “lapor merah” kepada anggota DPR yang selalu boros dalam perbulan. Dan lalu memberikan sanksi berupa pemotongan anggaran kepada anggota DPR yang sudah mempunyai lapor merah tersebut, seperti pemotongan gaji pokok sebesar Rp. 4.2 juta perbulan, Tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp.12 juta perbulan, dan Tunjangan kehormatan sebesar Rp. 3.7 juta perbulan, serta total seluruhnya berjumlah Rp.19 juta perbulan bila boros satu kali dalam rapat.
5) Jadi, setiap tahun, seluruh Total anggaran negara yang berasal pajak rakyat sebesar Rp. 511 milyar hanya untuk membayar gaji anggota DPR yang suka 3P yaitu pemboros anggaran, pembolos di rapat, dan Provokator di publik. Dan anggaran sebesar Rp.511 milyar akan mencederai rasa keadilan kita bila melihat, DPR hanya mengalokasi anggaran untuk Bantuan Korban Bencana Alam hanya sebesar Rp.10 milyar.
Jakarta 25 Juli 2010
Uchok Sky khadafi
Kordinator Investigasi, dan Advokasi FITRA
HP:0812100077
Lampiran Pertama: Slip Gaji Anggota DPR RI
No | Uraian | Penerimaan setelah dipotong Pajak Anggota DPR RI Merangkap Ketua Badan/panitia Anggaran | Penerimaan setelah dipotong Pajak Anggota DPR RI Merangkap wakil Ketua Badan/panitia Anggaran | Penerimaan setelah dipotong Pajak Anggota DPR RI Merangkap Anggota Badan/panitia Anggaran |
A | Gaji Pokok dan Tunjangan : | |||
1. Gaji pokok (GP) | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | |
2.Tunjangan istri (10%xGP) | 420.000 | 420.000 | 420.000 | |
3.Tunjangan Anak (2 Anak x GP x 2%) | 168.000 | 168.000 | 168.000 | |
4.Uang sidang/Paket | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
5.Tunjangan Jabatan | 9.700.000 | 9.700.000 | 9.700.000 | |
6.Tunjangan Beras Rata-rata 4 jiwa@ 10 kg = 4 x 10 kg x Rp.4230 | 169.200 | 169.200 | 169.200 | |
7. Tunjangan PPh pasal 21 | 1.725.295 | 1.725.295 | 1.725.295 | |
JUMLAH GAJI POKOK DAN TUNJANGAN | 18.382.495 | 18.382.495 | 18.382.495 | |
B. | PENERIMAAN LAIN-LAIN: | |||
1. Tunjangan Kehormatan | 3.791.000 | 3.655.000 | 3.162.000 | |
2. TunjanganKomunikasi Intensif | 12.019.000 | 12.019.000 | 12.019.000 | |
3.Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran | - | - | - | |
4.Biaya Penelitian dan Pemantauan Peningkatan Fungsionalisasi konstitusional Dewan | 510.000 | 425.000 | - | |
5. Dukungan Biaya bagi anggota komisi yang merangkap menjadi anggota Badan atau Panitia anggaran | 1.700.000 | 1.275.000 | 850.000 | |
6.Bantuan Langganan Listrik dan Telepon | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | |
7.Biaya penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan kinerja komunikasi intensif dan penanganan pengaduan masyarakat | 7.225.000 | 7.225.000 | 7.225.000 | |
8.Bantuan Penunjang akomodasi kepada anggota DPR RI yang menempati Rumah Jabatan di Kalibata | 12.750.000 | 12.750.000 | 12.750.000 | |
JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN | 43.495.000 | 42.849.000 | 41.506.000 | |
Potongan – potongan: | - | - | - | |
1. Iuran Wajib 10% x (GP + tunjangan Keluarga) | 478.800 | 478.800 | 478.800 | |
2.Pajak PPh pasal 21 | 1.725.295 | 1.725.295 | 1.725.295 | |
JUMLAH POTONGAN-POTONGAN | 2.204.095 | 2.204.095 | 2.204.095 | |
JUMLAH TAKE HOME PAY | 59.673.400 | 59.027.400 | 57.684.400 |
Sumber seknas FITRA diolah dari slip gaji anggota DPR perbulan
Sumber : xa.yimg.com/kq/groups/.../siaran+pers+anggaran+gaji++DPR+2010.doc
Inilah cerita miris Negara ku..
Disaat Mereka butuh bantuan dan uluran tangan oleh Para Pejabat Negara Yang Terhormat tetapi Yang Terhormat seperti lupa kacang akan kulitnya dan berfoya - foya memakai uang rakyat...
Apapun cerita yang mereka lakukan disana mereka adalah wakil-wakil rakyat yang dahulu juga pernah merasakan pahit nya perjuangan meniti kehidupan ini tapi ada beberapa pertanyaan yang membuat sesak dada ini Mengap mereka yang dahulu nya pernah merasakan pahit nya perjuangan untuk hidup seolah seperti Lintah darat yang menghisap darah Sang Tuan agar Lintah darat mampu bertahan hidup. mungkin ilustrasi Lintah daratcocok buat Para anggota dewan ,,dan Sang Tuan adalah Rakyat yang merasa terbodohi oleh ulah mereka.
Harapan dari saya Penulis,,
Harapan dari saya Penulis,,
Semoga yang akan datang Anggota dewan belajar dari pendahulu nya.
Dan mampu membakar semangat juang mereka Yang tersisihkan itu.( Putra Batak Toba )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar